PEMERINTAHAN

Kilatpublik.com || Bogor – Presiden Jokowi, presiden yang sangat selektif memberikan kepercayaan kepada menteri-menteri nya. Di buktikan jelang akhir kepemimpinan Presiden Jokowi Maruf, Menteri Prof Dr.H Muhadjir Efendy M. PA Menko PMK di berikan mandat untuk menjadi pelaksana tugas ( Plt) melanjutkan program kerja Kementrian Sosial dan Kementrian Desa. Jumat. (04/10/2024)

Sosok Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP
lahir di Madiun, 29 Juli 1956 ,Beliau dikenal sebagai seorang pendidik, jiwa kepekaan sosial yang tinggi, seorang intelektual Multidimensional, Ramah dan bersahaja dalam sosok pemimpin yang punya seabrek pengalaman yang super talenta,Track record beliau sebagai berikut
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang (1980), Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (2005-2010), hingga menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020 ).

Beliau pernah menjadi wartawan yang publikasi nya sempat mendapatkan pujian di kalangan insan media dengan judul buku nya“Bunga Rampai Pendidikan) terbitan Komunikasi IKIP Malang.Beliau pernah menjabat juga sebagai
Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya (2008-2011; 2011-2014.

Di luar lingkungan Universitas Negeri Malang, beliau pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang (1984-1996), Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang (1996-2000), dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang selama tiga periode (2000-2004; 2004-2008; dan 2008-2016)

Tidak salah dan sangat tepat kalau Presiden Jokowi memberikan mandat dan amanah untuk menunjuk Bapak Prof.Dr H.Muhadjir Efendi M.AP sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) di dua kementrian, Ungkap Syamsul Bahri Pemilik Group Whatsapp Media Zona PressCon & Release juga Press Release Kejaksaan Agung R.I

Kilatpublik.com || MALANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa ekspor perdana anggrek yang dilaksanakan BUMDesa Bersama Singosari, Malang merupakan wujud menguatnya eksistensi ekonomi di desa hingga level global.

Hal ini juga semakin menunjukkan bahwa masyarakat desa melalui BUMDesa yang melibatkan stakeholder terkait mampu membawa hasil budi daya desa ke kancah internasional.

“Harapan kita memang desa harus berorientasi ekspor juga supaya eksistensi ekonomi di desa agar dikuatkan oleh kemampuan lokal tapi juga kemampuan global,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat Pemberangkatan Ekspor Perdana Anggrek ke Taiwan di Griya Anggrek Singosari, Malang, Jawa Timur pada Senin (19/2/2024) malam.

Ekspor ini, lanjut Gus Halim, merupakan sebuah prestasi BUMDesa Bersama Singosari sebagai pengelola yang didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Malang, hingga aparat desa, dan lain sebagainya.

Proses ekspor anggrek perdana ini dikerjakan selama 14 bulan. Hal ini dinilai wajar karena pengalaman pertama, sehingga banyak proses yang rumit dan membuat pelaksanaannya menjadi lambat.

Kendati demikian, Gus Halim memastikan bahwa hal itu akan terus dibenahi sehingga waktunya menjadi lebih cepat.

“Saya yakin ke depan jadi lebih cepat dan mudah. Ya karena semua sudah berkolaborasi sudah memahami ini akan makin mudah apalagi balai cukai dan lain-lain sudah memahami apa itu BUMDesa dan kerja sama ini akan terus berjalan,” ujar Profesor Kehormatan UNESA ini optimistis.

Gus Halim dalam kunjungan kerja tersebut didampingi Dirjen PEI Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Direktur Pelayanan Investasi Supriadi, dan Direktur Pengembangan Produk Unggulan Ari Indarto Sutjiatmo.

Selain itu hadir Kepala Dinas PMD Budi Sarwoto mewakili Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati Malang M. Sanusi, perwakilan Kementerian/Lembaga, Kepala OPD Kabupaten Malang, Camat Singosari Agus Nuraji dan jajaran Forkopimca, Direktur BUMDesa Bersama Singosari Agus Sudrikamto dan jajarannya, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Singosari, juga Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Jawa Timur dan Malang Raya.

Kilatpublik.com || SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan peran penting Mubaligh terhadap umat. Menurut LaNyalla, Mubaligh merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam, baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karenanya, Mubaligh menjadi ujung tombak bagi umat dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Senin, (22/01/2024)

Termasuk, pesan-pesan keagamaan terkait bagaimana kita sebagai umat Islam ikut andil membangun bangsa dan negara. Sebab, kata LaNyalla, mencintai Tanah Air juga merupakan bagian dari iman. LaNyalla mengutip Kiai Baha’udin Nursalim yang mengatakan bahwa terdapat Hadist Nabi yang menyatakan bahwa memikirkan kemaslahatan umat, bangsa dan negara, itu nilainya setara dengan ibadah selama 60 tahun.

“Oleh karenanya, saya sampaikan terima kasih kepada Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya yang masih memikirkan tentang penguatan sistem
bernegara Indonesia, khususnya sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa kita,” kata LaNyalla, di hadapan ratusan anggota IMI Kota Surabaya pada kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat yang diselenggarakan di Gedung Kadin Jatim, Senin (22/1/2024).

Menurut LaNyalla, peran yang diambil oleh para Mubaligh dalam membangun bangsa dan negara dari perspektif teologis merupakan hal yang lumrah. Sebab, Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga bumi dari
kerusakan. Sebab pada hakikatnya, Senator asal Jawa Timur itu menyebut kita tidak punya hak memiliki bumi ini.

“Maka, kita wajib menjaga dari kerusakan dan tindakan yang melampaui batas. Oleh karena itu, membahas dan membicarakan tentang sistem
bernegara atau aturan main dalam menjalankan negara menjadi sangat
penting,” tutur LaNyalla.

Berbicara aturan main, LaNyalla menyebut tentu saja kita akan membahas konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang merupakan payung hukum tertinggi di semua negara, termasuk Indonesia. Hal ini menurutnya merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga bumi dari kerusakan.

“Karena sejatinya, nilai-nilai spiritualisme tidak boleh dikalahkan oleh nilai-nilai materialisme,” tegas LaNyalla. Pada kesempatan itu, LaNyalla menegaskan bahwa ia tak memiliki agenda politik untuk terlibat dalam pemenangan salah satu calon presiden dalam kontestasi Pemilu Langsung yang tengah berjalan.

Satu-satunya agenda yang diusung LaNyalla adalah mengalahkan mazhab individualisme, pragmatisme dan materialisme yang telah menyusup ke dalam sistem bernegara di Indonesia, sejak Undang-Undang Dasar 1945 diubah atau diamandemen pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.
Ini penting untuk didengarkan dan dipahami,” kata LaNyalla menjabarkan.

LaNyalla melanjutkan, sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah memiliki sistem bernegara tersendiri. Sistem yang
paling sesuai dengan watak asli bangsa Indonesia yang super majemuk.
Sistem yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. “Sistem tersebut bukanlah nilai-nilai barat yang liberal dan individualistik serta kapitalistik. Tetapi sayangnya, sistem itu kita buang dan kita ganti pada saat Reformasi, hanya karena penyimpangan yang dilakukan Orde Baru,” jabar LaNyalla.

Padahal seharusnya, yang dilakukan pada saat Reformasi adalah membenahi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Bukan sebaliknya, mengganti sistem bernegara. Sebab, kata dia, para pendiri bangsa kita telah melakukan uji tuntas atas semua sistem bernegara, baik ala Barat maupun Timur.

“Sistem ala Barat maupun Timur tak ada yang cocok diterapkan di Indonesia. Maka, para pendiri bangsa kita telah merumuskan sistem sendiri yang berlandaskan Pancasila yakni Demokrasi dan Ekonomi Pancasila. Sistem asli yang lahir dari pemikiran para pendiri bangsa,” tegas LaNyalla.

Yang terjadi kemudian, sejak Era Reformasi bergulir, kita merasakan betul bagaimana degradasi moral dan semakin marak terjadi. Oligarki ekonomi dan politik pun semakin menggurita. Pun halnya masyarakat, terjadi polarisasi dan pembelahan yang begitu terasa hingga ke akar rumput.

Kemiskinan struktural dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Juga semakin banyak paradoksal yang kita lihat dan rasakan. Sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa bangsa ini sebenarnya sudah punya sistem asli yang tak lagi kita terapkan.

Hal inilah yang menurut LaNyalla harus menjadi refleksi bersama. “Inilah yang saya katakan bahwa saya berniat dan berjuang untuk mengembalikan kemenangan mazhab bernegara yang sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yaitu negara yang berfalsafah kepada asas Pancasila, dengan sistem bernegara asli Indonesia, yaitu sistem Syuro, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Islam,” tutur LaNyalla.

LaNyalla berharap para Mubaligh yang tergabung di dalam Ikatan Mubaligh Indonesia memiliki kesadaran kolektif, untuk kita mengajak umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia untuk bertaubat dari penerapan sistem liberal Barat yang dipaksakan diterapkan di Indonesia.

“Yang ternyata memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan negara ini. Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara Liberal. Karena telah menjadikan
kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa
nasionalisme-patriotisme. Karena hanya menghasilkan buzzer-buzzer di
media sosial yang memproduksi narasi-narasi jahat dan saling hujat,” ajak LaNyalla.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Sefdin Syaifudin, Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran dan Ketua Kadin Kota Surabaya HM Ali Affandi LNM beserta jajaran. Hadir pula ratusan anggota IMI Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Ainur Rofiq.(*)

Kilatpublik.com || Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyebut isu mundurnya 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya kabar burung dan desas-desus. Isu tersebut, kata dia, sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.

“Saya mantan Panglima langsung tanggap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” tegas Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (19/1).

Moeldoko menyampaikan ini menanggapi pernyataan Ekonom Senior Indef, Faisal Basri, yang mengatakan ada 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Terlebih pemeritah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.

“Waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita punya program strategis itu yang harus difokuskan, bahkan kecepatannya ditingkatkan. Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan,” jelasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif karena ada beberapa menteri yang maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh.

Semuanya datang seperti tidak ada pemilu, tidak ada yang berubah situasinya. Kalau ada istilah heboh, yang heboh siapa sih, kan orang-orang itu saja,” ujar Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan munculnya isu yang tidak jelas kebenarannya.

“Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai, Ini semuanya bergiat bekerja,” pungkasnya

Kilatpublik.com || Magelang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin meresmikan empat ruas jalan daerah di Kabupaten Magelang sepanjang 18,2 km dengan anggaran Rp. 31,9 Milyar.

Keempat ruas jalan tersebut ditangani perbaikan kondisi nya oleh Kementerian PUPR sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, ruas jalan Muntilan-Keningar sepanjang 11,9 km merupakan ruas jalan yang penting sebagai akses evakuasi warga di sekitar Gunung Merapi ketika terjadi erupsi.

“Saat ini sudah selesai pembangunannya, kita harapkan dengan dibangunnya jalan ini dengan perkerasan beton akan memberikan ketahanan yang lebih lama, karena yang lewat di sini adalah truk-truk pasir besar,” kata Presiden Jokowi di ruas jalan Muntilan-Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Senin (22/1/2024).

“Tahun 2023 anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp14,6 triliun. Kemudjan untuk perbaikan 40 ruas jalan di Jateng menelan anggarah Rp1,36 triliun. Kita harapkan ruas-ruas jalan di Jawa Tengah lebih mulus,” kata Presiden Jokowi.

Menteri Basuki mengatakan perbaikan kondisi jalan daerah di Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam tiga bagian yaitu Jawa Tengah bagian Timur, Tengah, dan Barat.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng – Yogyakarta, Rien Marlia mengatakan, ruas Muntilan-Keningar merupakan bagian dari penanganan 40 ruas jalan IJD di Jawa Tengah dengan total panjang 289,8 km dan biaya penanganan sebesar Rp 1,36 Triliun.

Khusus di Kabupaten Magelang, total terdapat empat ruas yang ditangani melalui IJD sepanjang 18,2 km dengan biaya Rp31,9 miliar. Empat ruas jalan tersebut adalah Jalan Inpres Desa Sukomakmur, Kabupaten Magelang dengan biaya penanganan Rp5,7 miliar dan panjang 4,4 km, Jalan Muntilan – Keningar dengan biaya Rp16miliar sepanjang 11,9km, Jalan Akses Evakuasi Merapi Desa Kradenan, Kabupaten Magelang dengan biaya penanganan Rp4 miliar sepanjang 2 km, dan Jalan Petung – Pakis, Kabupaten Magelang dengan biaya penanganan Rp5,3 miliar sepanjang 4,4 km.

Puji Lestari, Kepala Sekolah SDN Dukun 01 Magelang menyampaikan ucapan terima kasih dengan perbaikan jalan di desanya yakni ruas Muntilan-Keningar. “Sebelum diperbaiki kondisi jalan ini rusak parah dan sulit dilalui kendaraan, sehingga sulit aktivitas warga, termasuk untuk anak-anak dan para guru ke sekolah, apalagi ketika hujan,” tuturnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DI Yogyakarta Rien Marlia.(*)

Kilatpublik.com || JAKARTA – Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta para orang tua untuk tidak menyembunyikan anak penyandang disabilitas. Pernyataan ini dilontarkan Mensos saat bertemu dengan para penyandang disabilitas rungu wicara di Sentra Mulya Jaya Kemensos, Jakarta, Kamis (11/1).

“Tidak boleh ada orang tua yg menyembunyikan anak-anaknya yg disable,” katanya.

Dikatakan Mensos, anak penyandang disabilitas memerlukan dukungan agar mereka bisa mandiri. Penyandang disabilitas memiliki potensi untuk sukses jika kemampuannya diasah dengan baik dan tepat. Oleh karena itu, Mensos menginstruksikan semua sentra di bawah Kementerian Sosial agar memiliki program rehabilitasi sosial bagi disabilitas yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

“Saya minta kepada kepala sentra, ini wajib hukumnya. Kita membantu orang yang memang mampu kok,” ujarnya.

Mampu yang dimaksud Mensos adalah fakta bahwa banyak penyandang disabilitas yang dapat mengaktualisasikan dirinya dan mampu bersaing di dunia kerja. Mensos meminta agar sentra memiliki kurikulum pelatihan vokasional yang sesuai dengan permintaan pasar sehingga setelah kembali ke masyarakat bisa bekerja.

Mensos menekankan bahwa tidak ada lembaga negara yang menangani penyandang disabilitas selain Kemensos. Maka kinerja Kemensos di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas menjadi sesuatu yang krusial.

Salah satu sentra Kemensos yang berhasil menerapkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas adalah Sentra Mulya Jaya di Pasar Rebo Jakarta Timur. Banyak di antara penerima manfaat yang sudah disalurkan ke dunia kerja. Salah satunya adalah Hany (30), penyandang disabilitas rungu wicara asal Depok. Hany menerima pelatihan tata boga dari Sentra Mulya Jaya. Saat ini Hany bekerja di salah satu restoran fast food terkenal di Indonesia.

Penerima manfaat lainnya adalah Ronald (37). Sama dengan Hany, Ronald juga penyandang disabilitas rungu wicara. Sejak graduasi dari Sentra Mulya Jaya, Ronald bekerja di sebuah perusahaan industri dan mampu meraih kemandirian finansial dimana saat ini ia sudah memiliki rumah, mobil, dan motor.

Kilatpublik.com || Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri acara _Entry Meeting_ Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2023 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Auditorium BPK RI pada Jumat (05/01/2024).

Kepala BPK RI, Isma Yatun dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan ini merupakan pemeriksaan mandatori yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BPK RI. Hal itu tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. “Hal ini sebagai bagian integral dalam rangka akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Saya berharap kegiatan ini menjadi awal untuk memulai perubahan yang semakin baik bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Isma Yatun, yang juga selaku Pelaksana Tugas Pimpinan Pelaksana Keuangan Negara ini menyampaikan bahwa tujuan dari pemeriksaan atas laporan keuangan negara atau lembaga, yakni memberikan opini atas kewajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dengan memperhatikan empat aspek.

“Di antaranya ialah kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan standar akuntansi pemerintahan. Berikutnya adalah kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam sistem standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan laporan keuangan. Terakhir, efektivitas sistem pengendalian intern,” ungkap Isma Yatun.

Lebih lanjut Isma Yatun mengungkapkan, tanggung jawab keuangan atas negara yang berkualitas dan komprehensif termasuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. “Kami yakini bahwa seluruh menteri dan pimpinan lembaga memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tanggung jawab anggaran yang dikelolanya,” pungkasnya.

Mewakili seluruh K/L yang hadir, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BPK RI. “Setiap tahunnya, BPK giat mendorong dan memonitor kami, serta memberikan nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, integritas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami,” ungkap Hadi Tjahjanto.

Ia menjelaskan, bahwa proses audit yang rutin dan wajib dilakukan oleh BPK terhadap K/L merupakan bagian dari mandat untuk mengawal pengelolaan keuangan negara. “Untuk itu kita perlu menyikapinya dengan tangan terbuka, sebagai mekanisme yang esensial dalam menjalankan praktik-praktik pengelolaan keuangan negara yang baik,” tuturnya.

Terakhir, Hadi Tjahjanto berharap bahwa melalui pelaksanaan _entry meeting_ ini dapat terjalin komunikasi yang efisien dan efektif antara BPK dengan K/L terkait. “Melalui kegiatan ini, semoga seluruh tahapan proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Pada kegiatan ini, juga berlangsung penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan K/L tahun 2023 oleh BPK RI kepada para entitas, dalam hal ini kepada seluruh K/L. Turut hadir dalam kegiatan, sejumlah Kepala Lembaga Negara dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto; Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Doni Erwan yang juga selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama; Inspektur Wilayah II, Setyowantini; Kepala Biro Keuangan, Agust Yulian; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; dan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin. (GE/RE/RS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Kilatpublik.com || BANJARNEGARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji keberhasilan pemanfaatan Dana Desa untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur serta perekonomian masyarakat desa di seluruh Tanah Air.

Hingga akhir 2023, melalui Dana Desa berhasil dibangun jalan desa sepanjang 350.775 Km, jembatan dengan total sepanjang 1.904.381 Km, embung 6.706 unit, dan Pasar Desa 14.612 unit.

“Saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa, uang gede banget lho,” kata Presiden Jokowi didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat meninjau Desa Wisata Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Presiden menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya.

Jokowi memberi contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.

“Airport niku, gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe (Membangun bandara yang berukuran sedang itu habis Rp2 triliun. Sehingga ini kira-kira bisa membangun 250 bandara besar). Bendungan niku Rp1 triliun, Rp1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan (Membangun bendungan itu Rp1-1,5 triliun. Berarti bisa membangun sekitar 400 bendungan). Artinya uang itu gede sekali,” kata Presiden.

Lebih lanjut, mengenai pembangunan jalan, Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350.000 Km. Jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.

“Jalan tol enggak ada apa-apanya, hanya 2040 kilometer. Sedangkan jalan desa 350.000 kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh tanah air ini. Kalau 1 desa saja 5 Km, berarti kali 74.800 berarti (sekitar) sudah 350 ribu jalan desa,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Presiden kembali mengingatkan agar dalam membangun infrastruktur desa, maka seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.

“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belonjone teng (belanjanya ke) Jakarta. Ketok e luweh (kayaknya kebih) murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” tandasnya.

Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah desa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing.

“Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi uangnya beredar di desa kita,” tandasnya.

Sementara itu, Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Halim menjelaskan soal perkembangan penggunaan Dana Desa hingga akhir 2023 kepada Presiden Jokowi.

Gus Halim menunjukkan fasilitas di Desa Wisata Pagak, di antaranya yaitu kolam renang. Setelah itu, Gus Halim mengajak Presiden Jokowi ke Pendopo Kesenian untuk berdialog dengan Para Kepala Desa se-Banjarnegara.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto.

Sedangkan Gus Halim didampingi Dirjen PDP Sugito dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT.

Kilatpublik.com || HALMAHERA SELATAN – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menegaskan bahwa peningkatan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama pembangunan desa yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Melibatkan warga secara aktif dalam setiap tahap pembangunan, dapat mencegah dan menjaga terjadinya tindak pidana korupsi dari kepala desa maupun perangkat desa lainnya.

“Kalau kepala desa betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat saya yakin tidak akan terjerat kasus korupsi,” tegas Abdul Halim Iskandar saat Rapat Konsolidasi Pendampingan Desa Berbasis Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara bertempat di Labuha, Kamis (14/12/2023).

Keterlibatan partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan hingga evaluasi setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah desa. Koordinasi juga harus dilakukan secara intensif sehingga menjadi kontrol agar kebijakan tidak keluar dari jalurnya.

“Dana desa akan aman tidak ada korupsi kalau merancang pembangunannya melibatkan warga masyarakat. Itu yang disebut partisipasi. Korupsi terjadi karena pengawasannya lemah, pengawasannya lemah karena partisipasinya rendah. Karena pemerintahan di desa itu berbasis pada masyarakat,” terang Gus Halim, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Gus Halim memaparkan rencananya untuk menambah jumlah dana desa yang diterima setiap desa berikut dengan kewenangannya. Melihat bagaimana kepala desa bisa memanfaatkan dana desa sesuai dengan regulasinya sejak 2015, merupakan bukti bahwa kepala desa mampu dipercaya dan bisa melaksanakannya.

“Kita berusaha menaikkan dana desa. Konsep kita tidak hanya menaikkan dana desa tapi juga kewenangan desa,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Gus Halim sengaja berkunjung ke Halmahera Selatan untuk bertemu langsung dengan TPP mulai dari PLD hingga TA. Ia didampingi Sekjen Taufik Madjid dan Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro.

Sementara peserta konsolidasi tersebut adalah TPP Provinsi Maluku Utara, TPP Kabupaten/Kota Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kabupaten Sula, Kabupaten Tidore Kepulauan, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu. Selain itu juga hadir kepala desa se-Kabupaten Halmahera Selatan.

Kilatpublik.com || Jakarta – Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2022 dan perubahan terakhir Permendikbudristek Nomor 62 Tahun 2023, terdapat tiga jalur masuk penerimaan mahasiswa baru 2024 program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri (PTN). Tiga jalur tersebut yaitu jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP); Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan Seleksi Mandiri.

Adapun sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2024 diselenggarakan oleh panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), dengan jalur SNBP dan SNBT sepenuhnya dipersiapkan oleh panitia SNPMB. Sementara itu, jalur Seleksi Mandiri dikelola sepenuhnya oleh PTN masing-masing.

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSAKP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anindito Aditomo, mengatakan semangat pelaksanaan SNPMB 2024 adalah akuntabilitas, transparansi, dan berkeadilan.

“Sejumlah perubahan pada mekanisme SNPMB PTN 2024 bertujuan untuk mendorong peserta didik fokus mengenali bakat, minat, aspirasi karir serta bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambilnya,” ujar Anindito dalam Konferensi Pers Peluncuran SNPMB 2024, di Jakarta, pada Jumat (8/12).

Hadir juga pada konferensi pers peluncuran SNPMB 2024 ini, pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam; Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Tjitjik Sri Tjahjandarie selaku Ketua Pelaksana SNPMB; dan Rektor Universitas Padjajaran, Rina Indiastuti selaku Wakil Ketua Pelaksana SNPMB.

Selanjutnya, hadir juga Rektor Universitas Negeri Padang, Ganefri selaku Ketua Umum Tim Penanggungjawab SNPMB; Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok selaku Wakil Ketua II Tim Penanggungjawab SNPMB; Direktur Politeknik Sriwijaya, Ahmad Taqwa selaku Wakil Ketua III Tim Penanggungjawab SNPMB; serta Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Ali Ridho Barakbah selaku Wakil Ketua IV Tim Penanggungjawab SNPMB.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Ganefri, mengungkapkan jalur SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non akademik. “Peserta SNBP adalah siswa SMA/SMK/MA kelas terakhir pada tahun 2024 yang memiliki prestasi unggul. Adapun prestasi akademik maupun non akademik dari siswa yang dinilai adalah tiga prestasi terbaik,” jelas Ganefri.

Untuk kuota minimum jalur SNBP masing-masing PTN, lanjut Ganefri, adalah 20 persen. “Sekolah akan melakukan pengisian rapor siswa yang layak mengikuti SNBP pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS),” ucap Ganefri.

Sebagaimana tahun 2023, kata Ganefri, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 tidak dapat mendaftar UTBK-SNBT 2024. “Pada tahun 2024, siswa yang dinyatakan lulus seleksi Jalur SNBP 2024 juga tidak dapat mendaftar seleksi Jalur Mandiri di PTN manapun,” ujarnya.

Sementara itu, untuk jalur SNBT diikuti oleh peserta yang terlebih dahulu mendaftar dan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai langkah awal dalam proses seleksinya. “Peserta hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak satu kali. Hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2024 saja. Kuota minimum jalur SNBT masingmasing PTN adalah 40 persen; kecuali PTN Badan Hukum (PTNBH), SNBT Minimum 30 persen,” tutur Ganefri.

Peserta yang dapat mengikuti UTBK adalah siswa SMA/SMK/MA Kelas 12 pada tahun 2024 atau peserta didik Paket C tahun 2024 dengan umur maksimal 22 tahun (per 1 Juli 2024). Selain itu, siswa lulusan SMA/SMK/MA sederajat tahun 2022 dan 2023 atau lulusan Paket C tahun 2022 dan 2023 dengan umur maksimal 22 tahun (per 1 Juli 2024). “Umur maksimal bagi peserta paket C ini mengalami perubahan dari tahun 2023. Peserta UTBK dikenai biaya pendaftaran,” jelas Ganefri.

Teknis Pendaftaran SNPMB 2024

Pelaksanaan SNPMB Tahun 2024 diawali dengan Registrasi Akun SNPMB pada Portal SNPMB (https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id).

Pendaftar wajib memiliki akun SNPMB melalui Single Sign On (SSO) mulai kegiatan pengisian PDSS, Pendaftaran SNBP, hingga pendaftaran UTBK-SNBT. “Terdapat ketentuan tambahan yang mulai diberlakukan pada tahun 2024 yaitu bagi peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi Jalur Mandiri 2024 di PTN manapun,” ujar Wakil Ketua II Tim Penanggungjawab SNPMB 2024, Eduart Wolok.

Di samping itu, kata Eduart, terdapat juga perbedaan untuk ketentuan pemilihan program studi pada Jalur SNBT Tahun 2024. “Peserta Jalur SNBT diperbolehkan memilih maksimal empat program studi yang terdiri dari dua pilihan program akademik (sarjana) dan dua pilihan program vokasi (diploma tiga dan diploma empat/sarjana terapan),” tutur Eduart.

Adapun ketentuan pemilihan program studi adalah sebagai berikut:

1. Jika memilih satu pilihan program studi, calon mahasiswa dapat bebas memilih program studi apapun, baik itu akademik maupun vokasi.

2. Jika memilih dua pilihan program studi, calon mahasiswa dapat bebas memilih program studi apapun, baik itu akademik maupun vokasi.

3. Jika memilih tiga pilihan program studi, calon mahasiswa dapat memilih dua program studi vokasi dan satu program studi akademik, atau dua program studi akademik dan satu program studi vokasi.

4. Jika memilih empat pilihan program studi, calon mahasiswa dapat memilih dua program studi akademik dan dua program studi vokasi dengan minimal ada satu program diploma tiga yang dipilih.

Lini Masa SNPMB

Lini masa SNPMB pada jalur SNBP dimulai dengan pengumumam kuota sekolah pada 28 Desember 2023 dan masa sanggah kuota sekolah pada 28 Desember 2023 hingga 17 Januari 2024. Kemudian registrasi akun SNPMB Sekolah pada 08 Januari hingga 08 Februari 2024 dan registrasi akun SNPMB siswa pada 08 Januari hingga 15 Februari 2024.

Adapun pengisian PDSS dilakukan pada 9 Januari s.d. 9 Februari 2024 serta pendaftaran SNBP pada 14 s.d. 28 Februari 2024. “Pengumuman hasil SNBP pada 26 Maret 2024, sedangkan jadwal pendaftaran ulang peserta yang lulus SNBP dapat dilihat pada laman masing-masing PTN yang dituju,” tutur Eduart.

Sementara itu, tahap jalur SNBT diawali dengan registrasi akun SNPMB siswa pada 08 Januari s.d. 15 Februari 2024 dan pendaftaran UTBK dan SNBT dilaksanakan pada 21 Maret s.d. 05 April 2024. Untuk pelaksanaan UTBK dilaksanakan dalam dua gelombang, yaitu gelombang satu pada 30 April 2024 dan 02 s.d. 07 Mei 2024, sedangkan gelombang dua pada 14 s.d. 20 Mei 2024. Adapun pengumuman hasil seleksi jalur SNBT pada 13 Juni 2024, kemudian masa unduh sertifikat UTBK pada 17 Juni hingga 31 Juli 2024.

Untuk pendaftar SNPMB Tahun 2024 dari keluarga yang secara eknomi kurang mampu, dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Informasi detail KIP Kuliah di Kemendikbudristek di https://puslapdik.kemdikbud.go.id dan informasi detail KIP Kuliah di Kemenag di https://kip-kuliah.kemenag.go.id.

Adapun Informasi resmi tentang SNPMB 2024 dapat dilihat pada laman http://www.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Layanan Call Center pada nomor 0804 1 450 450 dan Help Desk melalui https://halosnpmb.bppp.kemdikbud.go.id Akun media sosial SNPMB dapat dilihat pada IG: @_snpmbbppp, Twiter/X: @snpmb_bppp, Tiktok: @snpmb_bppp, atau Facebook dan Youtube: SNPMB BPPP.

Informasi Selanjutnya dapat diakses melalui :

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar

Kilatpublik.com || SABU RAIJUA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengapresiasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang usianya baru masuk tahun ke-15.

Pasalnya di usia yang cukup muda tersebut, telah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dibangun. Beberapa di antaranya bergerak di bidang perdagangan sesuai dengan komoditas unggulan yang dihasilkan desa seperti produksi garam dan budi daya rumput laut.

“Usia 15 tahun, dengan kondisi hari ini yang saya lihat dari pesawat, kondisi masyarakat yang saya lewati, saya nilai cukup bagus,” papar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sabu Raijua, NTT, Selasa (05/12/2023).

15 tahun usia Kabupaten Sabu Raijua telah membawa banyak kemajuan dengan pemanfaatan potensi setiap desa. Sehingga menjadi produk dan jasa yang dikelola melalui BUMDesa.

Selain itu juga kemampuan kepala desa berikut dengan perangkatnya dalam memanfaatkan lebih dari Rp60 miliar dana desa yang diterima sejak 2015 lalu.

Gus Halim yakin hal tersebut tidak lepas dari keterlibatan aspirasi masyarakat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Sebab ini menjadi kunci suksesnya pembangunan desa sehingga masalah desa semakin terlihat dan solusi atasnya juga akan ditemukan.

“Artinya partisipasi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua cukup bagus dan itu adalah kunci pembangunan. Itulah makanya dalam pembangunan desa, saya sebagai Mendes selalu menekankan dalam merencanakan pembangunan harus selalu melibatkan partisipasi warga masyarakat,” terangnya.

“Saya yakin kalau warga terlibat maka masalah yang dihadapi akan muncul dan ketika pembangunan diselesaikan dengan berbagai masalah yang muncul di masyarakat adalah wujud pembangunan yang sangat tepat karena membangun memang menyelesaikan masalah,” imbuh Profesor Kehormatan UNESA ini.

Sebagai bentuk apresiasi, Gus Halim juga menyerahkan bantuan untuk 6 dari total 58 BUMDesa yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

Bantuan ini akan terus ditambah jika prestasi desa semakin ditambah yakni dengan terus berkurangnya desa sangat tertinggal dan tertinggal dan serta bertambahnya desa berkembang, maju, dan mandiri sesuai dengan IDM.

Sebelumnya, Bupati Sabu Raijua Nikodemus Nithanael Rihi Heke menjelaskan bahwa produksi garam tahun 2023 mencapai lebih dari 5.000 ton.

Pencapaian ini turut serta memberikan kontribusi besar dalam ekonomi masyarakat.

“Sektor unggulan daerah kami potensi besar di industri kemaritiman berbasis pengelolaan hasil budi daya laut. Air laut jadi garam.

Produksi garam 2023 sebanyak 5.000 ton. Ke depan kami yakin produksi garam kita lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam kunjungan kerja tersebut, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemendes PDTT Nyai Lilik Umi Nashriyah dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Nugroho Setijo Nagoro.

Selain itu hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sabu Raijua Martina Raga Lay, Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanis Uly Kale, para Camat, Kepala Desa, Lurah, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Sabu Raijua.

Kilatpublik.com ||  Jakarta – Pada tanggal 29 November 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta ini sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024. Jakarta, (04/12/2023)

Dalam mengawali arahannya, Presiden menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian.

Kondisi geopolitik yang semakin hangat serta dampak dari perubahan iklim yang semakin terasa membuat Indonesia harus tetap waspada.

Namun demikian pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tetap terjaga dapat menjadi modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2024.

“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan! Ini untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah di masa mendatang,” tegas Presiden.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.

“APBN berupaya maksimal untuk memenuhi seluruh program-program priotas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.

Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya.

Dengan demikinan kebijakan fiscal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indoensia,” ungkap Menkeu dalam laporannya.

Perkembangan Ekonomi 2023 dan Proyeksi 2024

sinergi program.

Sementara itu, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional, dan penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

APBN 2024 dirancang dengan defisit sebesar Rp522,8 triliun, dengan fokus kebijakan pembiayaan anggaran dalam rangka menutup defisit yang dilakukan melalui langkah menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan manageable, serta mengoptimalkan pembiayaan non utang.

Secara lebih detail, kebijakan pembiayaan anggaran pada APBN tahun 2024 antara lain meliputi Kebijakan pembiayaan utang diarahkan agar:

(1) pengelolaan utang dilakukan secara prudent dan fleksibel;

(2) efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan; serta (3) pinjaman utang yang selektif dalam rangka mendorong penyediaan infrastruktur dan alih teknologi.

Di sisi lain, kebijakan pembiayaan non utang dilakukan melalui pembiayaan investasi yang efektif dalam mendukung transformasi ekonomi melalui pemberdayaan BLU, BUMN, SMV, dan SWF.

Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) juga akan dioptimalisasi untuk mengantisipasi ketidakpastian. Pemerintah senantiasa menjaga kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif, prudent dan sustainable, defisit anggaran diperkirakan akan berada pada tingkat 2,29 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari outlook 2023. Selain itu, keseimbangan primer juga dapat dijaga menuju positif.