PEMERINTAHAN

Kilatpublik.com || Lamongan – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemuda khususnya para santri yang akan menyandang status sarjana dan berbaur dengan masyarakat.

Pesan itu Ia sampaikan saat menghadiri acara wisuda sarjana strata 1 angkatan ke-X dan perayaan Dies Natalis ke-XIV Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan.

“Pertama harus the first, jadilah orang yang pertama, punya temuan hal baru yang belum pernah ditemukan orang lain,” jelas Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat orasi ilmiah di INSUD Lamongan, Sabtu (12/11/2022).

Gus Halim melanjutkan, apabila tidak bisa menjadi yang pertama santri alumni INSUD setidaknya harus menjadi yang terbaik alias the best dalam lingkungannya.

“Dan ketiga yang sering diupayakan banyak orang tapi sering keliru itu namanya the different, tampil beda. Tampil beda disini yang dimaksud disini adalah yang positif,” imbuh Gus Halim.

Dengan modal tiga tersebut maka secara otomatis alumni INSUD Lamongan akan menjadi pusat perhatian dan akan bermanfaat bagi banyak orang.

Gus Halim yakin, alumni INSUD Lamongan mampu memenuhi tiga hal diatas karena mereka bukan sekadar mahasiswa biasa akan tetapi juga santri yang tidak hanya ditempa dengan ilmu pengetahuan melainkan juga dengan karakter dan akhlak.

“Saya berharap kepada seluruh mahasiswa, santri dan alumni untuk meraih salah satu dari tiga itu,” pungkas mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu.

Kilatpublik.com || JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Direktur International Fund for Agricultural Development (IFAD) Indonesia, Ivan Cossio Cortez di kantor Kemendes PDTT, Jakarta. Jumat, (11/11/2022).

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menyatakan, kemitraan dengan IFAD sangat nyaman dengan sosok Ivan yang sangat baik.

“Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kerja sama selama ini karena keberadaan IFAD sangat membantu pembangunan desa,” kata Gus Halim yang didampingi Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid.

Sementara itu, Ivan mengaku memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan Indonesia. Selain itu, Ivan juga merasa sangat nyaman saat berada di Kemendes PDTT karena relasi dengan pejabat terjalin dengan istimewa.

“Kemendes bagi kami selalu berada di hati, karena kerja IFAD sejalan dengan Kemendes yaitu membantu desa dan orang-orang di desa,” kata Ivan.

Ivan juga merasa orang Indonesia adalah orang paling baik yang pernah ditemuinya selama hidup. Bahkan direktur yang digantikannya dulu hanya berpesan untuk selalu tersenyum karena orang Indonesia itu ramah. Dia mengakui orang Indonesia itu sangat ramah dan baik.

Ivan Cossio Cortez bakal digantikan oleh Hani Satani yang sebelumnya bertugas di Ghana. Selanjutnya Ivan memilih untuk pensiun dan kemungkinan lebih memilih kerja sebagai konsultan.

Sebagai informasi, Program Kerjasama antara Kemendes PDTT dan IFAD menyasar desa-desa di lima provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Program TEKAD ini akan menyasar sekitar 412.300 rumah tangga, dan memberi manfaat untuk 1.855.350 orang. Peserta program ini tersebar di 500 desa inti, 1.220 desa klaster di 25 kabupaten, di 5 provinsi wilayah Indonesia Timur.

Usai pertemuan, Gus Halim memberikan buku SDGs Desa kepada Ivan. Turut menemani Gus Halim dan Taufik Madjid, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Staf Ahli Bito Wikantosa, Staf Khusus Nasrun Annahar.

Kilatpublik.com || BOGOR – Untuk menopang dalam membantu meringankan beban perekonomian masyarakat, Pemerintah Desa Kiarapandak kecamatan Sukajaya, kabupaten Bogor, laksanakan Penyaluran bantuan langsung tunai ( BLT ) dana desa, guna untuk meringankan beban warga masyarakat. Kamis (10/11/2022)

Penyaluran bantuan langsung tunai ini, di lakukan di aula desa kiarapanda, dan di hadiri oleh, Rt/ RW, dusun, babinsa,babinkamtibmas, Kasi ekbang Ibrohim, pol PP, staff desa,
Serta warga masyarakat desa kiarapandak.

Sekretaris desa kiarapanda “Anton” setelah  di jumpai awak media,  dan memberikan keterangan dalam kegiatan Penyaluran pembagian BLT, yang di laksanakan di Aula Kantor Desa “Alhamdulillah hari ini kami sedang melakukan Penyaluran dalam Pembagian Bantuan langsung tunai ( BLT) dana desa tahun Anggaran 2022, ini merupakan kegiatan yang di lakukan oleh Pemerintah dalam membantu serta meringankan beban warga masyarakat.

Kemudian jumlah keluarga penerima manfaat, ( KPM ) Berjumlah 157 orang, Yang di Realisasikan selama 3 bulan, diantaranya yaitu Bulan Oktober, November, dan Desember Jumlah Nominal yang disalurkan sebesar Rp.  900.000,00 ( Sembilan Ratus Ribu Rupiah). “Ungkap Sekdes”

Bagi para penerima manfaat, mudah-mudahan dapat di manfaatkan dengan baik, selanjutnya dapat di pergunakan atau dibelanjakan sesuai kebutuhan dan hal yang bermanfaat, dalam penyaluran ini tentu kami selaku pemerintah Desa selektif ini merupakan upaya kami agar tepat Sasaran.

dan harapan kami kepada pemerintah daerah, dengan penyaluran BLT ini dapat bermanfaat bagi para penerima, selanjutnya kami dapat segera melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah. “ungkap” Anton (Sekdes Kiarapandak)

Red/Royani DK

Kilatpublik.com || KAB. BOGOR – Untuk mempercepat jalannya pembangunan dan membantu perputaran ekonomi, pemerintah desa Malasari, kecamatan nanggung, kabupaten Bogor, Pemerintah desa, adakan acara sosialisasi dengan warga masyarakatnya guna bekerja sama di dalam menjalankan bantuan infrastruktur keuangan melalui program Samisade, yang berlokasi Di kampung cepak awi nyungcung. pada Selasa, (08/11/2022)

Acara sosialisasi ini, di hadiri oleh, kepala desa Malasari, warga desa Malasari, stakholder, kasi ekbang kecamatan, pendamping desa, babinsa, babinkamtibmas, pol PP, ktua RT/RW, linmas, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

Kepala desa Malasari “Andi Jaelani Firdaus”, ketika di temui awak media se-usai acara sosialisasi, dalam Pernyataannya “bahwa di tahun ini kecamatan nanggung mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur, melalui program (Samisade) satu milyar satu desa .

Dan Alhamdulillah di tahun ini,dapat kami realisasikan bantuan tersebut di dua titik, kemudian titik pertama di kampung pabangbon, dan yang kedua, di kampung cepak awi, kedua titik tersebut akan di bangun pengaspalan atau hotmix, Untuk jumlah ruasnya sudah ada di papan kegiatan( RAB), dan untuk titik yang kesatu ini lebarnya kami sesuaikan dengan lokasi jumlah ruas yang ada.”Ujarnya”

Kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat pembangunan ini agar bisa di jaga dan di rawat, dan punya rasa saling memiliki,serta bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan pembangunan tersebut, karena siapa lagi yang merawat kalau bukan warga desanya.”tegasnya”

Kepala desa mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kabupaten Bogor yang telah memberikan bantuan infrastruktur melalui program Samisade ini, yang di nilai sangat bermanfaat bagi percepatan pembangunan, serta pemulihan ekonomi masyarakat desa.”ungkapnya”

Royani RDK

Kilatpublik.com || CIANJUR – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengupayakan pertanggungjawaban operasional pemerintah desa dari dana desa tidak berbentuk at-cost namun lumpsum.

Sistem ini dinilai lebih mudah dan efektif sehingga kepala desa cukup berfokus pada penggunaannya sesuai kebutuhan tanpa dipusingkan dengan dokumen-dokumen pertanggungjawaban.

“Prioritas penggunaan dana desa, perbedaan mendasar di 2023 adalah telah tercantum secara sah legal pemanfaatan 3 persen untuk operasional. Tapi masih ada PR saya yang sampai hari ini belum dijawab terkait pertanggungjawaban,” jelas Gus Halim saat bertemu kepala desa se-Jawa Barat di Cianjur, Rabu (09/11/2022).

“Pertanggungjawaban dana operasional pemerintah desa oleh kepala desa bersifat lumpsum bukan at-cost artinya cukup membuat pernyataan 3 persen untuk ini itu. Nah, itu yang kita sebut model lumpsum. Karena jika tidak atau berbentuk at-cost, maka itu menjebak dan menyesatkan kepala desa,” sambungnya.

Seperti diketahui dana desa dapat dimanfaatkan untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa salah satunya pada operasional pemerintah desa dengan batas maksimal 3 persen dari total pagu yang diterima setiap desa.

Kebijakan ini tertuang dalam Permendes No 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 6 ayat 2 setelah proses panjang dengan pihak terkait.

Perjuangan yang sama harus dilakukan terkait sistem pertanggungjawabannya. Gus Halim akan berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri yang berwenang atas pemerintahan desa dan Kementerian Keuangan yang berwenang atas anggaran.

“Dana Desa untuk operasional pemerintah itu juga perdebatannya panjang. Hampir kecolongan dengan ‘dana desa untuk operasional pemerintahan desa’ padahal yang kita perjuangkan adalah ‘dana desa untuk operasional pemerintah desa’. Ini kan beda dan kita kawal terus,” tegas Gus Halim.

“Yang sedang saya perjuangkan itu terkait dengan pertanggungjawaban. Yang namanya dana operasional harus lumpsum tidak at-cost. Apa itu akhirnya berhasil? Ya semoga berhasil karena itu regulasinya ada di Kemendagri. Kalau kewenangannya di Kemendes ya sudah saya keluarkan,” tegasnya.

Selain adanya operasional pemerintah desa, prioritas penggunaan dana desa sama seperti tahun sebelumnya termasuk adanya alokasi untuk BLT DD.

Namun demikian, BLT DD pada tahun 2023 ditetapkan dengan batas maksimal penggunaan sebesar 25 persen dari total pagu setiap desa.

Sebelumnya, BLT DD 2022 dianggarkan minimal 40 persen dengan pertimbangan tingginya kasus Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat.

Kilatpublik.com || JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menghadiri Indonesia International Book Fair (IIBF) yang diselenggarakan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) bekerja sama dengan Kemendes PDTT.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menjelaskan, IIBF ke-42 yang diikuti ratusan penerbit dari berbagai negara itu merupakan ajang mengkampanyekan buku sebagai nadi kehidupan sebuah bangsa sekaligus proses dialog antara penulis dengan pembaca.

“Ini akan menghindarkan kesalahan tafsir terhadap sebuah ilmu, sekaligus membantu penulis untuk mendapatkan input untuk perbaikan karyanya,” kata Gus Halim saat membuka IIBF ke-42 di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC). Rabu, (09/11/2022).

Bagi Gus Halim, buku adalah media mendialogkan dan mentransformasikan gagasan dengan cara bertatap muka antara guru dengan murid secara face to face, agar kemampuan peserta didik dapat terukur, karenanya pendidik harus mendengar dan menyimak langsung dari guru.

Atas dasar itu, disela-sela kesibukannya Gus Halim juga menulis beberapa artikel dan menerbitkan buku berjudul SDGs Desa yang sekaligus menjadi kebijakan atau pedoman dalam membangun desa di seluruh Indonesia.

“Buku dan artikel yang saya tulis, tentu, merefleksikan apa yang saya kerjakan, bersumber dari pengetahuan yang saya dapatkan, baik dari proses pembelajaran dengan guru, dengan membaca, maupun berdiskusi dengan rekan sejawat,” jelas Gus Halim.

Sementara itu, Ketua Panitia IIBF 2022 Wahyu Rinanto menjelaskan, pameran buku bertaraf internasional yang telah ada sejak tahun 1980 itu akan diikuti oleh 134 peserta dari dalam maupun luar negeri dengan target jumlah pengunjung sebanyak 25.000 orang.

Selain memamerkan puluhan ribu buku dari ratusan penerbit dunia, pameran dengan tema Empowering Creative People in a Creative Way itu juga akan dimeriahkan dengan 45 acara yang akan berlangsung selama selama lima hari kedepan yakni pada 9-13 November 2022

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemendes PDTT atas dukungannya dalam kegiatan ini,” jelas Wahyu.

Dalam kesempatan itu pula, Gus Halim meluncurkan buku kedua dari Trilogi SDGs Desa yang mengulas peta pengumpulan data mikro secara partisipatoris, mengolahnya, rekomendasi dan penerapannya dari lapangan dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kilatpublik.com || Pemerintah Desa Urug – Louncing Program (samisade) satu miliyar satu desa yang Bertempat di wilayah  kecamatan Sukajaya, kabupaten Bogor, Program ini guna meningkatkan pembangunan inspratruktur dalam rangka mendukung kabupaten Bogor maju,dan pemerintah desa urug bersama TPK dan masyarakat siap bangun rabat beton dan jalan Hotmik. Pada Rabu, (09/11/2022)

Turut hadir kepala desa Urug, babinsa, babinkamtibmas, rt/ rw, dusun, tokoh masyarakat, serta staff desa lainnya, guna untuk bersosialisasi, dengan seluruh elemen masyarakat urug, yang tepatnya di aula kantor desa.

Untuk bersama-sama Memonitoring jalannya Program pembangunan infrastruktur, melalui program (Samisade) satu miliyar satu desa.

Kepala desa Urug “Sukarma” ketika di temui awak media dalam keterangannya, Program Samisade yang akan kita Kita laksanakan yaitu pembangunan, diantaranya ada dua (2) titik yang akan kita laksanakan dalam pembangunannyan meliputi kampung pabuaran, dan kampung urug, Sementara yang dua titik ini Berbeda Konsep dalam pembangunannya, salah satunya rabat beton dan yang satunya difokuskan ke konsep jalan hotmik. “Ujar kades.”

Sebetulnya kampung urug ini Melihat dari Kondisi lingkungan yang cocok itu rabat beton, sehubung medannya sangat tidak memungkinkan, karena waktu dulu Juga kita sudah pernah, Pada sa’at itu kita Memakai Kendaraan mobil truk molen dalam Pengecorannya dan ternyata
mobilnya lolos rem.

Setelah itu kami melakukan pertimbangan yang akhirnya kami memohon untuk tidak di teruskan rabat betonnya, dan di ganti hotmix saja. ” jelasnya.”

dan alhamdulillah dengan adanya program (Samisade) satu milyar satu desa ini, walaupun kita mempunyai anggaran dana desa, anggaran Dana Desa Tersebut di alokasikan ke program dalam membantu perekonomian dimasa pandemi covid 19, dan selanjutnya digunakan dan direalisasikan untuk Bantuan langsung tunai (BLT).

kemudian dengan adanya program (samisade) Satu Milyar Satu Desa ini, Sangat membantu jalannya pembangunan di desa Kami khususnya, dan kami mengucapkan rasa syukur dan Berterimakasih sekali, kepada pemerintah Daerah. “Tutupnya”

Royani DK

Kilatpublik.com || JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menceritakan berlikunya perjuangan melahirkann Undang-Undang Desa dan Kementerian Desa, Pembangunam Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Keberadaan regulasi dan lembaga tersebut harus sepenuhnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

“Membangun kementerian ini merupakan dinamika yang tidak mudah yang melibatkan para ahli, birokrat, dan penyusun Undang-Undang Desa,” katanya dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (08/11/2022) malam.

Gus Muhaimin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Kemendes PDTT dan UU Desa merupakan salah satu keberhasilan reformasi pembangunan.

Karena di tengah keinginan untuk lakukan percepatan pembangunan di era reformasi, maka pembangunan desa merupakan cara baru yang dinilai cukup kontroversial.

“Para ahli dan ekonom sangat tidak percaya dengan keberanian membuat UU Desa, karena asumsi linier yang menganggap perubahan itu selalu dari atas yang dianggap paling mampu menjalankan pembangunan,” kata Gus Muhaimin.

Pemikiran awal dan asumsi yang terbangun meragukan kemampuan perangkat desa mengelola dana dan pembangunan di desa.

Gus Muhaimin mengatakan, dirinya diminta langsung oleh Wakil Presiden saat itu, Boediono agar UU Desa tidak membebani APBN.

Menteri Keuangan juga pun sangat khawatir l UU Desa juga mematok anggaran dengan presentase tertentu.

“Pak Boediono meminta agar tidak terjadi pematokan anggaran untuk pembangunan desa. Padahal cita-cita saya ingin mematok anggaran agar pembangunan desa dilakukan lebih baik lagi,” kata Ketua Umum DPP PKB ini.

Setelah mengalami sejumlah ujian dan keraguan, desa menjawab sendiri keraguan sejumlah pihak soal kemampuan perangkat desa mengelola Dana Desa dan pembangunan desa.

Puncaknya pada era Pandemi Covid-19, Dana Desa dan penanganan masa krisis berjalan dengan sukses. Hal ini merujuk pada angka kemiskinan di desa justru menurun di era pandemi.

Gus Muhaimin menegaskan, hal ini menjadi bukti jika Dana Desa bisa jadi solusi dan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Untuk itu, pembangunan desa jadi momentum yang strategis di antara berbagai keberhasilan perubahan mendasar dari strategi pembangunan kita,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, Dana Desa yang dikucurkan sejak 2015 total sudah mencapai Rp468 Triliun.
Dana Desa secara langsung telah meningkatkan sumber pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa.

Sumber pendapatan ADD ada tujuh, yaitu PADes, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Daerah, hibah dan sumbangan tidak mengikat.

“Dana Desa turut meningkatkan sumber pendapatan ADD, dari Rp10 triliun tahun 2014 menjadi Rp35 triliun pada tahun 2022,” kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar.

Sementara pada aspek pembangunan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, Gus Halim juga menyampaikan hingga 16 September 2022, Dana Desa telah digunakan membangun jalan desa sepanjang 316.590 kilometer, jembatan sepanjang 1.597.529 meter.

Selain itu pasar desa sebanyak 12.297 unit, tambatan perahu 7.435 Unit, embung 5.430 unit, irigasi sebanyak 501.054 unit, penahanan tanah 213.248 unit dan pembiayaan BUM Desa sebanyak 42.300 kegiatan.

Dana Desa juga telah digunakan membangun fasilitas meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di antaranya seperti sarana olah raga sebanyak 65.594 unit, fasilitas air bersih 1.474.544 unit, pembangunan MCK 444.374 unit, Polindes 14.455 unit, drainase sepanjang 45.775.443 meter, pembiayaan PAUD 66.678 kegiatan, pembangunan Posyandu 42.357 unit dan sumur 126.681 unit.

Terkait status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Dana Desa juga berkontribusi signifikan.

Di antaranya, Dana Desa telah berhasil mengurangi 8.471 Desa Sangat Tertinggal, dari 13.453 desa menjadi 4.982 desa. Kemudian, Desa Tertinggal berkurang 24.008 desa, dari 33.592 desa menjadi 9.584 desa.

Sedangkan Desa Berkembang bertambah 11.020 desa, dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa. Desa Maju bertambah 16.641 desa, dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa. Sementara Desa Mandiri bertambah 6.064 desa, dari 174 desa menjadi 6.238 desa.

Kilatpublik.com || Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) terus mensinergikan langkah dalam rangka percepatan pembangunan desa. Diantaranya dengan mendiskusikan rekomendasi dan pemikiran dari perguruan tinggi bagi kemajuan dan pembangunan desa, dalam forum yang digelar di Hotel Borobudur. Selasa, (08/11/2022).

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan gagasan dan ide yang dihasilkan dari forum ini sangat penting bagi kemendes sebagai dasar pijakan untuk lebih menggenjot percepatan pembangunan di desa.

“Dua hal yang diharapkan bisa didiskusikan untuk jangka pendek 2023-2024, juga jangka menengah 2025-2045, karena positioning Perguruan tinggi juga sudah alami percepatan yang luar biasa. Dua hal itu yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia,” kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.

Gus Halim menegaskan, akselerasi langkah percepatan ini sudah saatnya. Pasalnya, Keberadaan Dana Desa sebesar Rp468 Triliun terbukti sukses membangun desa dan desa terbukti kuat dalam ketahanan ekonomi. Selain itu, saat Pandemi Covid-19, faktanya desa justru alami penurunan angka kemiskinan.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, menyelesaikan permasalahan di desa itu sama dengan menyelesaikan 84 persen permasalahan pembangunan di Indonesia.

“Dari sisi kewilayahan, 74.691 desa atau setara 91 persen wilayah di Indonesia dan sisi kependudukan, 71 persen penduduk berdomisili di desa,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY.

Perkembangan desa juga sudah signifikan. Tercatat tahun 2022, sekitar 6 300an Desa Mandiri dan penurunan drastis Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Gus Halim menyebut Provinsi yang sukses menuntaskan Desa Tertinggal adalah Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta dan Bangka Belitung.

“Kedepan, harus direkonstruksi penentuan status desa karena tantangannya berbeda,” kata Gus Halim.

Tantangannya yang akan dihadapi nantinya perlu dirumuskan secara detail agar orientasi pembangunan di desa sangat jelas dan bisa dirasakan oleh warga desa. Dalam hal ini, Gus Halim memastikan bahwa SDGs Desa adalah petunjuk arah pembangunan desa.

“SDGs Desa akan memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan pelaksanaan pembangunan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan,” tegasnya.

Selain itu, Kesuksesan pembangunan desa, kata Gus Halim, membutuhkan dukungan semua pihak seperti Pertides dan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar yang turut berperan dalam lahirnya Kemendes PDTT.

Sementara, Ketua Pertides Panut Mulyono mengatakan, peran perguruan tinggi untuk menyukseskan SDGs Desa dapat dilakukan dengan pengembangan dan inovasi serta berbagai kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian

“KKN Tematik untuk pengembangan potensi desa juga merupakan hal penting,” kata Panut.

Lebih lanjut, Perguruan Tinggi bisa peningkatkan kompetensi Perangkat dan Pendamping Desa melalui pendidikan dan pelatihan seperti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) .

“RPL merupakan salah satu cara mengukur kesetaraan pendidikan,” kata Panut.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar juga memberikan pidato kunci dengan tema Pemikiran Pembangunan Desa.

Turut hadir dalam acara itu Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Para Rektor anggota Pertides, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kemendes PDTT.

Kilatpublik.com || Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengajak pemuda dan santri di Indonesia untuk merefleksikan semangat Resolusi Jihad dan Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Salah satunya, dengan menjadikan SDGs Desa, sebagai arah kebijakan pembangunan desa, menjadi arus utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim menilai keduanya memiliki kesamaan makna dan beririsan secara substantif yaitu, sebagai tonggak kemerderkaan Indonesia, sekaligus sebagai penanda eksistensi kaum muda Indonesia.

“Seluruh tatanan dan struktur sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, maupun aspek-aspek lainnya akan terus berkembang. Karena itu, perlu rekontekstualisasi dan reaktualisasi, semangat resolusi jihad dan sumpah pemuda, sesuai dengan tuntutan zaman,” kata Gus Halim saat menjadi Inspektur Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 yang dilaksanakan di Lapangan Utama pada Jumat (28/10/2022) pagi.

Gus Halim mengatakan, ada dua momentum sejarah penting bagi Indonesia, terjadi di bulan Oktober, yaitu Tanggal 22 Oktober mengacu pada tanggal dikeluarkannya Fatwa Jihad atau Resolusi Jihad Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh Hasyim As’ari yang ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Dan tanggal 28 Oktober mengacu pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.

“Konteks resolusi jihad, fatwa resolusi jihad memang diinisiasi Kiai-kiai sepuh, di bawah komando Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, namun eksekutor seruan jihad tersebut adalah para pemuda, yaitu para santri dari berbagai pondok pesantren di Indonesia,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Menilik kondisi kekinian, kata Gus Halim, menarik untuk refleksikan korelasi dua momentum bersejarah, yang melibatkan peran besar pemuda. Terutama mengkontekstualisasikan semangat Resolusi Jihad, dan Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

“Sebab, tidak mungkin kita memaknai spirit Resolusi Jihad dan Sumpah Pemuda, dalam cara pandang yang sama dengan cara pandang di tahun 1928 maupun 1945. Karena, tantangan yang dihadapi tahun 1928 dan tahun 1945, sudah sangat jauh berbeda dengan tantangan, yang sedang dan akan kita hadapi kedepan,” tegasnya.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar resolusi jihad dan sumpah pemuda, lanjut Gus Halim harus dapat diterapkan dalam kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Salah satunya, dengan menjadi SDGs Desa, sebagai arah kebijakan pembangunan desa, menjadi arus utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“SDGs Desa Mainstreaming, harus terjadi dalam penyusunan program dan kegiatan pada kementerian/lembaga, terutama pada pemerintah desa, dan Kemendes PDTT. Dengan spirit resolusi jihad dan sumpah pemuda, kita menangkan jihad atas ketertinggalan desa-desa di Indonesia, kita satukan kekuatan seluruh elemen bangsa, untuk mengentaskan 62 daerah tertinggal, untuk revitalisasi kawasan transmigrasi, serta untuk kebangkitan dan kemandirian 74.961 desa seluruh Indonesia,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim berharap peringatan Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda memberi spirit perjuangan bagi semua aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

“Semoga semangat santri dan pemuda, mengilhami percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian 18 tujuan SDGs Desa, menumbuhkan ekonomi desa, hingga tercapai kemandirian desa-desa seluruh Nusantara,” kata Gus Halim.

Dalam upacara tersebut, Gus Halim juga menyerahkan Penghargaan kepada 10 Besar Unit Kerja Eselon II yang berhasil meraih Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan peringkat pertama Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan nilai 98,59, peringkat kedua Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen dengan nilai 96,03, dan peringkat ketiga Biro Umum dan Layanan Pengadaan Setjen dengan nilai 95,76

Penilaian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2022, dengan sampel masing-masing Unit Kerja Eselon II yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) Unit Kerja, melibatkan Arsiparis, dan menilai aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, SDM kearsipan; serta sarana dan prasarana kearsipan.

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal ini akan menyumbang 40% Nilai Kearsipan Kementerian.

Turut hadir dalam Upcara itu, Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta ASN di lingkungan Kemendes PDTT.

Kilatpublik.com || SURABAYA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberikan penghargaan kepada Pemprov Jawa Timur dan sejumlah Pemkab atas percepatan pembangunan desa.

Penghargaan pertama diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa atas keberhasilan Jawa Timur mempunyai Desa Mandiri terbanyak se-Indonesia.

Sedangkan penghargaan kedua merupakan Abdi Desa Pertama dan yang ketiga adalah Komitmen Mendorong Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Mendirikan PT LKM yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Saya sangat bersyukur pada hari ini, yang pertama terima kasih Bu Gubernur Jatim yang telah luar biasa memberikan dukungan bagi percepatan pembangunan desa sehingga hari ini beliau layak sekali untuk mendapatkan tiga lencana penghargaan,” ungkap Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar di KRI Makassar, Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/10/2022).

Gus Halim juga memberikan kepada 28 kabupaten penghargaan Bakti Desa Pertama. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten yang tidak memiliki desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Selanjutnya 1 kabupaten yang mendapatkan penghargaan Bakti Desa Madya, yaitu kabupaten yang hanya memiliki status desa mandiri dan maju.

Gus Halim juga memberikan penghargaan kepada 8 Kabupaten yang sudah berhasil mencapai 100 persen Transformasi Pengelola DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Desa Bersama LKD.

Kemudian penghargaan kepada 1 kabupaten yang berhasil menyelenggarakan RPL desa serta penghargaan kepada 1 kabupaten yang memiliki desa mandiri terbanyak di provinsi Jawa Timur.

Gus Halim menjelaskan, langkah selanjutnya yang harus dipikirkan adalah tolak ukur karakteristik desa setelah berhasil mendapatkan status mandiri.

Menurutnya, di sinilah kuncinya SDGs Desa sehingga langsung fokus terkait dengan beberapa hal yang berprinsip.

“Seperti desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, keterlibatan perempuan desa, pendidikan desa berkualitas, desa peduli lingkungan laut untuk desa-desa di daerah pesisir, desa peduli lingkungan darat untuk desa-desa yang di daerah darat,” ujar Gus Halim.

Semuanya itu kemudian menjadi karakteristik lain dari desa selain indeks desa membangun yang kemudian mengentaskan desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.

Menurutnya, tidak hanya desa yang berstatus mandiri saja yang kemudian bisa menuju ke SDGs Desa, tapi desa dengan IDM di bawah mandiri pun bisa menuju ke arah SDGs Desa.

“Yang berkembang pun mungkin, karena fokus kepala desanya menuntaskan masalah kemiskinan di desa, maka SDGs Desa pertama, desa tanpa kemiskinan bisa diraih,” sebut mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

“Ini yang kemudian kita harapkan, sehingga apa yang menjadi pertanyaan kepala-kepala desa, apakah ketika sudah mendapat status desa mandiri kemudian dana desanya berkurang, justru sebaliknya,” tambah Gus Halim.

Gus Halim menerangkan, ketika desa sudah mandiri maka dana desa harus semakin ditingkatkan, karena fokusnya jelas, terkait dua hal. Dan dua ini bukan hal yang mudah, yakni pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Menurutnya, dua hal inilah yang terus menjadi fokus utamanya, agar 71 persen warga Indonesia yang ada di desa tertangani dengan baik, 91 persen kewilayahan di desa terkelola dengan baik.

“Sehingga urusan kewargaan dan kewilayahan yang 71 persen dan 91 persen kewilayahan dapat memberi kontribusi yang sangat signifikan bagi percepatan pembangunan Indonesia sebagaimana yang selalu dikumandangkan oleh Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran,” ungkapnya.

Kilatpublik.com || SURABAYA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar didampingi Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meresmikan pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) di KRI Makassar, Koarmada II, Surabaya pada Kamis (27/10/2022).

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, jauh sebelum adanya UU Cipta Kerja lahir Kemendes PDTT sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan proses Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd Menjadi BUMDesa Bersama LKD.

Ia juga menegaskan pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang merupakan unit usaha dari BUMDesMa adalah wujud nyata komitmen Kemendes PDTT dan OJK untuk terus meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan.

“Nah, dalam prosesnya, Alhamdulillah UU Cipta Kerja lahir, kita langsung punya cantolan yang kuat untuk menyelamatkan Rp12,7 Triliun dana bergulir masyarakat se-Indonesia. Yang Alhamdulillah Jawa Timur motor utama se-Indonesia,” ungakp Gus Halim.

Saat ini, lanjut Gus Halim, setidaknya Eks PNPM-MPd yang ada di delapan kabupaten di Jawa Timur sudah mencapai 100% bertransformasi menjadi BUMDesa Bersama LKD. Kemudian, ada 15 Kabupaten yang sudah dapat izin OJK.

“Terima kasih, OJK. Nyaman banget, saya yakin kalau ini (dana bergulir masyarakat) selamat semua, karena didampingi oleh OJK. Karena urusan duit itu urusan paling ruwet, paling rumit,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Menurutnya, PT. LKM memang harus didampingi oleh OJK. Dalam hal ini, OJK tidak mendampingi BUMDesMa, tapi mendampingi PT LKM yang khusus mengurusi pengelolaan dana bergulir.

“Makanya kalau OJK mendampingi, saya yakin Rp12,7 Triliun dana bergulir di masyarakat Eks PNPM-MPd yang beberapa waktu tidak punya cantolan hukum yang kuat, setelah keluarnya UU Cipta Kerja, Alhamdulillah BUMDes atau BUMDesMa sudah dinyatakan secara lugas sebagai badan hukum. Nah, kemudian mendirikan PT.LKM,” sambung Gus Halim.

Oleh karena itu, Gus Halim berharap agar OJK dapat terus mendampingi semua proses yang ada. Sehingga, dana bergulir masyarakat yang mencapai Rp12,7 triliun segera diselamatkan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan baik karena ada pendampingan dari OJK.

“Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung proses ini (launching LKM), dan ini akan menjadi percontohan nasional. Mohon untuk terus didampingi, dan kita akan terus keliling ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, supaya Rp12,7 triliun segera bisa diselamatkan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan baik karena ada pendampingan dari OJK,” pungkas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kilatpublik.com II CIREBON – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan teknologi tepat guna menjadi variabel penting bagi peningkatan produktivitas warga desa.

Dalam arah kebijakan pembangunan desa, pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna merupakan pencapaian tujuan SDGs Desa ke – 9 yaitu infrastruktur dan inovasi sesuai kebutuhan.

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengungkapkan hal itu dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara Ke XXIII di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mendes PDTT hadir bersama Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi.

“Dana Desa juga telah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk teknologi tepat guna,” kata Gus Halim, Rabu (19/10/2022).

Gus Halim menjelaskan, sejak 2015 hingga 2022 jumlah peralatan teknologi tepat guna (TTG) di desa untuk bidang pertanian sebanyak 909.900 alat, peternakan 653.908 alat, dan perikanan 450.466 alat.

Dengan adanya teknologi tepat guna tersebut, desa-desa melaporkan telah berhasil meningkatkan produktivitas sektor ekonomi pertanian, perikanan, dan peternakan.

“Teknologi tepat guna menjadi variabel penting bagi peningkatan produktivitas warga desa, karenanya, teknologi tepat menjadi jalan bagi peningkatan kualitas hidup warga desa,” papar menteri peraih gelar Doctor Honoris Causa dari UNY ini.

Gus Halim mengatakan, sesuai UU Desa No 6 Tahun 2014 maka kepada kepala desa, dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa, kepala desa harus manfaatkan teknologi tepat guna.

Selain itu, pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna, harus dipertimbangkan ketika pemerintah desa menetapkan prioritas program, kegiatan pembangunan desa di dalam musyawarah desa.

“Pembangunan pembangunan kawasan perdesaan, salah satunya harus ditempuh dengan pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna. Hal oni sesuai Pasal 83 ayat 3,” kata Gus Halim

Untuk diketahui, Sejak 1999, Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Event ini menampilkan teknologi tepat guna dari desa terbaik masing-masing provinsi. Kegiatan ini dilombakan berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara Ke XXIII merupakan puncak kegiatan dari rangkaian lomba yang telah digelar sebelumnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 52 inventor yang terdiri dari Inovasi TTG dengan peserta sebanyak 20 inovator, TTG Unggulan dengan peserta sebanyak 19 inovator, dan Posyantek Desa Berprestasi sebanyak 13 Posyantek.

Gus Halim bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan penghargaan dan hadiah untuk pemenang tiga kategori dalam Teknologi Tepat Guna ke XXIII.

Pemenang untuk Lomba Inovasi TTG yaitu Gede Suardita dari Bali dengan penemuan fertigasu berbasis Internet of Things (IoT).

Sedangkan pemenang Lomba TTG Unggulan yakni Heri Irawan dari Lampung dengan penemuan mesin penepung dan pencacah serba guna.

Sementara pemenang Lomba Posyantek Desa Berprestasi diraih Posyantek Mandiri Jaya Desa Balingbing, Jawa Barat.

Turut hadir di Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara Ke XXIII, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, kepala daerah se-Indonesia, pejabat tinggi madya dan pratama di Kemendes, Kepala Dinas PMD se-Indonesia, para kepala desa dan pendamping desa