PEMERINTAHAN

Kilatpublik.com || Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menyerahkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023.

Penghargaan untuk pemerintah daerah yang memperoleh nilai AKIP AA dan A tahun 2023 akan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H.Ma’ruf Amin, pada Rabu (06/12) mendatang, di Nusa Dua, Bali.

“Sementara Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas akan memberikan penghargaan pada berbagai kategori, antara lain pemda yang memperoleh predikat BB serta B pada 2023, pemda yang menjadi pilot project RB Tematik, pemda yang mampu mempertahankan nilai AKIP A sampai 2023, serta unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, Minggu (03/12/2023).

Penyerahan penghargaan hasil evaluasi AKIP, RB, dan ZI ini merupakan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaiknya dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Disamping sebagai agenda dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat atas capaian RB pemerintah selama tahun 2023 dan memberikan motivasi kepada instansi untuk selalu berbenah melakukan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penyerahan hasil evaluasi tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan RBXperience yang akan dilaksanakan pada 5-6 Desember dengan agenda hari pertama coaching clinic, peer teaching, serta talk show bersama para praktisi terbaik kebijakan RB di Indonesia.

Hari pertama akan diisi dengan kegiatan asistensi yang akan dibuka oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Tema RBXperience tahun 2023 adalah ‘Dari Visi Menjadi Aksi, RB Berdampak untuk Indonesia Maju’. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, serta Kepala BPKP juga dijadwalkan hadir mengisi kegiatan sebagai keynote speaker.

Pelaksanaan RBXperience termasuk penyerahan hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan lesson learnt dari K/L/D untuk mempercepat peningkatan kualitas tata kelola instansi pemerintahan.

Beberapa best practice dalam percepatan implementasi RB Tematik akan dihadirkan untuk nantinya dapat direplikasi strategi implementasinya dalam penanganan isu kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dan penerapan administrasi pemerintahan secara digital.

Kilatpublik.com || Jakarta – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meraih penghargaan Juara III untuk kategori Utilisasi Barang Milik Negara dalam ajang Anuegrah Reksa Bandha yang digelar Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ajang Reksa Bandha merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kultur menjaga aset negara.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendes PDTT, Bahartani Lamakampali, dalam acara puncak di Gedung Dhanapala Kemenkeu pada Rabu (22/11/2023) malam.

“Terima kasih kepada seluruh Kementerian/ Lembaga yang meraih prestasi di bidang pengelolaan aset negara. Ini merupakan bukti bahwa kita tidak hanya menggunakan dana untuk membangun saja, tetapi juga menjaga aset negara. Semoga sinergi dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara dapat terus dilaksanakan,” kata Menteri Sri Mulyani.

Bahartani Lamakampali menjelaskan bahwa Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa Kemendes PDTT dalam pengelolaan aset negara. Dengan penghargaan ini Kemendes dinilai mampu mengoptimalkan tanah, gedung, bangunan, maupun berbagai aset negara lainnya.

“Keberhasilan meraih Anugerah Reksa Bandha menunjukkan jika kita mampu melakukan penataan tata kelola aset negara secara efisien dan berintegritas,” katanya.

Dia mengungkapkan untuk meraih penghargaan Anugerah Reksa Bandha Kelompok III ini, Kemendesa PDTT harus bersaing dengan kementerian/lembaga lainnya. Menurutnya di Kelompok 3 ini Kemendesa PDTT harus berlomba dengan lebih dari 100 Satuan Kerja (Satker).

“Untuk kategori III Anugerah Reksa Bandha ini juara pertama diraih Kementerian Keuangan, Juara II oleh Kementerian ATR, dan ketiga oleh Kemendesa,” katanya.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyambut positif prestasi Kemendes meraih Anugerah Reksa Bandha ini. Menurutnya, pencapaian yang membanggakan ini, menandai keberhasilan seluruh jajaran Kemendes dalam mengelola dengan baik dan efisien aset-aset negara.

” Pencapaian ini menegaskan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Kemendes untuk terus mencapai standar keunggulan dalam pengelolaan aset negara,” kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.

Gus Halim menegaskan bahwa peningkatan kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) akan berdampak positif pada Indeks Pengelolaan Aset Kemendes. Pada tahun 2021, indeks pengelolaan aset Kemendes PDTT mencapai nilai 2,2, dan meningkat menjadi 2,6 pada tahun 2022.

Selain fokus pada pengelolaan BMN dan barang kementerian, Gus Halim menekankan pentingnya memantau kinerja pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan kementerian.

“Kedua hal ini perlu diawasi dengan ketat oleh Biro Keuangan, karena laporan keuangan yang baik akan membantu Kemendes mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan,” jelas Gus Halim.

Gus Halim sekali lagi mengucapkan selamat atas peraihan Anugerah Reksa Bandha ini dan mendorong untuk terus berinovasi dalam pengelolaan aset negara agar menjadi yang terbaik.

“Selamat dan semoga prestasinya dapat dipertahankan, bahkan lebih baik jika dapat meraih Juara 1,” ucap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kilatpublik.com || MAGETAN – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar pembelajaran Online Video Platform (OVP) Akademi Desa yang melahirkan banyak content creator dari berbagai daerah. Dari banyaknya peserta yang terlibat, 7 dari 10 yang berhasil masuk nominasi berasal dari luar jawa.

Staf Khusus (Stafsus) Ahmad Iman Sukri menilai bahwa hal tersebut merupakan bukti bahwa pusat pembangunan desa tidak hanya berfokus di Jawa.

Keindahan dan pemanfaatan potensinya juga bisa dimaksimalkan oleh para pegiat desa dari seluruh Indonesia yang divisualisasikan dalam video.

“Lebih dari 5 nominator dari luar Jawa, ini menunjukkan semangat pengembangan desa mandiri tidak terbatas pada wilayah Jawa, melainkan telah merambah ke berbagai pelosok nusantara. Hal ini juga menandakan semangat tinggi warga desa dalam mengeksplorasi potensi desa untuk menciptakan lingkungan yang mandiri, aman, dan nyaman bagi warganya,” ujar Iman Sukri pada pembukaan Forum Apresiasi Video Pembelajaran Konten Kreator Desa Tahun 2023 di Desa Sumberdodol, Magetan, Jawa Timur pada Sabtu (11/11/2023).

Forum Apresiasi Video Pembelajaran Akademi Desa 2023 menjadi wadah menunjukkan kepedulian dan interaktif bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat desa.

Melalui kegiatan tersebut, para pihak ini dapat bertukar ide, memberikan apresiasi, dan merayakan keberhasilan bersama dalam upaya menggali potensi desa-desa yang ada di Indonesia yang telah tertuang dalam video para peserta, sepuluh di antaranya masuk dalam nominasi.

Sepuluh nominator tersebut adalah Muhammad Rizky (Serdang Pedagai), Juntriana Hutagaol (Toba), Dhita Heru Pambudi (Bangka), Fajar Akhmad Warintrioktama (Magelang), Ari Kurnia (Bangka), Oswaldus Hakur Manjelo (Manggarai), Violoka Aurora (Belitung Timur), Danang Muhammad Zulkanain (Blitar), Theresia Inakii (Sumba Barat), dan Nur Alm Kartika ( Magelang).

Para content creator ini bersama puluhan peserta dari berbagai desa di Indonesia telah mengikuti proses pelatihan dan berproduksi video pembelajaran yang terpasang pada OVP Akademi Desa.

Selanjutnya hal ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pembelajaran peer to peer learning sehingga platform tersebut menjadi knowledge sharing management yang dikelola menjadi sebuah informasi maupun pengetahuan antar warga desa sehingga dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan yang dapat berjalan secara berkelanjutan.

Stafsus Iman Sukri juga menekankan peran sentral content kreator desa dalam memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pendidikan di tingkat desa. Harapannya, video pembelajaran yang dihasilkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk terus menggali potensi lokal mereka.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Fujiartanto yang berharap pembelajaran OVP Akademi Desa tersebut dapat terus bermanfaat. Salah satunya dengan menjadikannya ruang untuk meningkatkan kualitas SDM setiap desa.

“Kegiatan ini seharusnya menjadi ekosistem pembelajaran yang menyediakan metode pembelajaran berbasis digital yang mudah diakses masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat di desa dengan basis video-video pembelajaran yang dapat memberikan inspirasi serta berbagai praktik inovasi desa,” tutur Fujiartanto.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan Coaching Clinic dan diskusi antara Content Creator Desa, Para Nominator Terbaik Tahun 2023 dari para alumni Pelatihan Akademi Desa dan Para Mitra Jejaring Akademi Desa yang turut menghadiri kegiatan seperti dari Universitas Nahdatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Institut Pariwisata Trisakti, Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Gedhe Nusantara, Kemitraan Indonesia, dan 101 Media.

Kilatpublik.com || SURABAYA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, kemajuan pembangunan desa tercapai berkat akurasi data, monitoring dan implementasi yang disampaikan pendamping desa. Data tersebut berdasarkan masalah dan kebutuhan warga desa di lapangan.

Keberhasilan itu ditunjukkan dengan data pembangunan desa secara keseluruhan sepanjang tahun 2014-2023, di mana Desa Mandiri bertambah 11.282 desa, yakni dari 174 desa menjadi 11.456 desa.

Dengan demikian, data pembangunan desa hari ini jauh berbeda, bahkan melampaui dari pada awal tahun 2014.

“Tepat pada titik inilah peran tenaga pendamping profesional (TPP) bermakna. Kiprahnya di lapangan turut menentukan implementasi, setiap kebijakan yang diterbitkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” ujar menteri yang akrab Gus Halim ini saat membuka Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Program P3PD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA Surabaya, Minggu (12/11/2023).

Lebih jauh, Gus Halim menjelaskan bahwa peranan strategis pendamping desa akan semakin besar dan luas, sejalan dengan pesatnya pengembangan industri ekonomi lokal yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Di samping itu, rumusan APB Desa 2023 menunjukkan, rata-rata jumlah kegiatan pembangunan di Desa Sangat Tertinggal hanya 18 jenis.

Sementara pada Desa Mandiri, rata-rata tercakup 39 jenis kegiatan pembangunan.

“Ini menunjukkan kebutuhan peran TPP, harus meningkat sejalan dengan peningkatan status pembangunan desa, menguatkan peran membersamai. Ing madyo mangun karso,” papar Profesor Kehormatan UNESA ini.

Gus Halim menambahkan, saat ini Kemendes PDTT juga terus melakukan percepatan pengembangan transmigrasi, dengan berbasis kawasan dalam suatu kesatuan sistem yang utuh.

Pengembangan transmigrasi ini membutuhkan peran badan usaha untuk membangun kawasan tersebut, terutama sistem kelistrikan.

Pengembangan itu diyakini akan bermanfaat pada perekonomian setempat, seperti pada sektor peternakan, perikanan maupun pertanian. Di antaranya untuk pembangunan fasilitas pendinginan, pengolahan hasil pertanian, dan juga telekomunikasi.

Saat ini, tujuh kawasan transmigrasi telah masuk kategori Berdaya Saing. Sedangkan 12 kawasan masuk kategori Berkembang, dan 33 kawasan lainnya pada kategori Mandiri.

“Di Indonesia, terdapat 152 kawasan transmigrasi. Adapun RPJMN 2020-2024 menetapkan target revitalisasi 52 kawasan. Rata-rata nilai indeks kawasan transmigrasi tersebut telah meningkat, dari 48,74 persen poin menjadi 57,50 persen poin,” ungkap Gus Halim.

Kegiatan ini diikuti oleh ribuan Tenaga Pendamping (TP) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berasal dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur, di antaranya Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Bondowoso, Sidoarjo, Madiun, Magetan, dan Ngawi.

Sedangkan Gus Halim hadir didampingi Kepala BPSDM Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela, dan Sekretaris BPSDM Kemendes PDTT Asnawi Sabil.(*)

Kilatpublik.com || Surabaya – Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penerapan ‘green infrastructure’ di Indonesia.

‘Green infrastructure’ memiliki peran penting untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tetap dapat menjaga aspek fisik lingkungan dan biocapacity.

“Sehingga mampu melestarikan natural system dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang pada muaranya menaikkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Seminar International Development Conference (IDSC) 2023 di Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu (11/11/2023).

Dalam sektor bangunan gedung, ‘green infrastructure’ diwujudkan melalui konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH). PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa, BGH merupakan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya.

Kementerian PUPR juga telah menyiapkan perangkat aturan baru yang telah diundangkan yaitu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas (BGC) yang mengatur penggunaan sistem cerdas atau pintar dalam Bangunan Gedung.

“Bangunan Gedung wajib menerapkan standar BGC dan BGH. Saat ini Kementerian PUPR sedang menerapkannya untuk penyelesaian beberapa bangunan di IKN seperti Istana Negara, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Kementerian Koordinator. Semua bangunan harus mengusung konsep cerdas, inovatif, dan juga inklusif dengan prinsip global dan kearifan lokal untuk menuju smart forest city,” jelas Diana.

Kementerian PUPR terus mendorong peningkatan efisiensi pembangunan infrastruktur, serta pengurangan limbah dan emisi karbon. Pemanfaatan berbagai teknologi mutakhir juga diintegrasikan dalam berbagai proyek strategis di Kementerian PUPR untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian PUPR juga mengajak agar perguruan tinggi, khususnya Universitas Airlangga terus mengembangkan konsep Green Economy sebagai cara memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kegiatan ekonomi melalui kajian regulasi yang mendukung. Seperti penerapan pajak karbon, penghapusan subsidi bahan bakar fosil, dan kebijakan perlindungan alam.

“Investasi dalam teknologi dan inovasi akan menghasilkan terobosan dalam efisiensi energi, dan dapat mendorong ekonomi hijau yang menghasilkan manfaat berkelanjutan jangka panjang,” tandas Diana.

Turut mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Prasarana Strategis Essy Asiah, Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Dian Irawati, dan Kepala BPPW Jawa Timur Muhammad Reva. (*)

Kilatpublik.com || Jakarta – Pandemi Covid-19 telah menguak keterbatasan kapasitas dan kelemahan dalam tata kelola sistem kesehatan nasional. Upaya menuju resiliensi kesehatan terbentur pada sistem kesehatan yang belum terbiasa dengan budaya inovasi dan belum terpadu dengan teknologi kesehatan.

Sebagai negara yang berlimpah sumber daya alam dan manusia, Indonesia dituntut untuk memperkuat inovasi dan penguasaan teknologi, supaya bangsa ini tidak tertinggal dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk di bidang kesehatan.

“Kita harus sungguh-sungguh menyadari, bahwa inovasi dan teknologi kesehatan adalah wajah peradaban masa depan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Pameran Inovasi dan Teknologi Kesehatan dalam Transformasi Kesehatan, di Jakarta Convention Center (JCC), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (09/11/2023).

Dalam acara bertajuk “Melesat Maju Menuju Resiliensi Kesehatan” tersebut, lebih jauh ia mengungkapkan, inovasi dan teknologi kesehatan akan menjawab kebutuhan masyarakat modern akan layanan kesehatan yang solutif, praktis, cepat, mudah, dan terjangkau.

“Inovasi harus menjadi urat nadi transformasi kesehatan yang tengah kita jalankan,” sebut Wapres.

Selain itu, ia menekankan, inovasi akan tumbuh dalam ekosistem kesehatan yang memiliki keinginan untuk berubah. Sehingga, diperlukan kerja dan kemauan bersama untuk menggerakkan perubahan.

“Oleh sebab itu, mari kita bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan inovatif dalam sistem dan layanan kesehatan kita,” ajak Wapres.

“Jangan sampai sistem kesehatan kita gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kalah dalam persaingan global,” pintanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pameran ini menjadi ajang informasi, edukasi, dan promosi hasil karya anak bangsa kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat.

“Pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap inovasi hasil riset dan hilirisasi sediaan farmasi, alat kesehatan, maupun teknologi kesehatan dalam negeri”, ujar Budi.

Sebagai informasi, pameran ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 pada 2023. Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah konkret Kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional atau resiliensi di bidang farmasi dan alat kesehatan. Pameran pembangunan kesehatan dalam rangka HKN sendiri merupakan agenda tahunan yang sudah digagas sejak 2015, tetapi sempat vakum pada 2020-2021 akibat pandemi COVID-19.

Hadir dalam acara ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, serta perwakilan dari berbagai institusi dan kementerian, termasuk para perwakilan duta besar negara-negara sahabat.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, dan Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir dan Zumrotul Mukaffa. (RR/RJP, BPMI – Setwapres)

Kilatpublik.com || JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggelar upacara memperingati Hari Pahlawan dengan tema “Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan” pada Jumat (10/11/2023).

Dirjen PPKTrans, Danton Ginting Munthe yang memimpin upacara, dalam sambutannya mengajak seluruh pegawai Kemendes untuk mengadopsi semangat para pahlawan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Menurut Danton Ginting Munthe, Indonesia sebagai pasar yang besar, dianugerahi dengan beragam sumber daya alam, seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, dan kekayaan mineral yang berlimpah. Ia menekankan bahwa tantangan-tantangan saat ini dapat diatasi dengan semangat yang sama seperti yang ditunjukkan oleh para pejuang pada 10 November 1945.

“Kita merupakan pasar yang besar dan dikarunia begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpang beragam mineral,” paparnya saat memimpin upacara di lapangan Kemendes.

Danton Ginting Munthe juga menyampaikan banyaknya tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Meskipun demikian, ia optimis bahwa kemajuan teknologi dan fasilitas yang tersedia akan mendukung semangat perjuangan tersebut.

“Ancaman dan tantangan ini akan kita taklukkan berbekal semangat yang sama seperti dicontohkan para pejuang 10 November 1945,” sambung Dirjen Danton.

Dalam konteks perkembangan global, Danton Ginting Munthe mengakui bahwa dunia telah berkembang pesat, dan fasilitas menuju Indonesia yang lebih baik dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan semakin beragam. Sebuah kondisi yang jauh berbeda dengan masa menuju kemerdekaan, yang hanya mengandalkan semangat gotong royong dengan alat seadanya, seperti bambu runcing, namun mampu meraih kemerdekaan Indonesia 78 tahun yang lalu. Menurut Danton, hal ini menjadi cerminan perubahan paradigma dan kemajuan yang menggambarkan perjalanan panjang bangsa Indonesia.

“Para Pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa: kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi. Dengan tangan mengepal dan dada menggelora,” jelasnya

Lebih lanjut, Danton berharap pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan membawa Indonesia menuju realisasi target Indonesia Maju 2045.

“Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera,” pungkasnya.

Kilatpublik.com || Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, pada Selasa (07/11/2023)

Direktur Jenderal PSKP, Iljas Tedjo Prijono dalam paparannya menyebutkan bahwa dalam memberantas mafia tanah, Kementerian ATR/BPN tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, satuan tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Pertanahan dibentuk sebagai langkah kerja bersama antara aparat penegak hukum dan Kementerian ATR/BPN. Kerja bersama tersebut diwujudkan dalam bentuk MoU antara kejaksaan, kepolisian dan Kementerian ATR/BPN.

“Ini adalah tahun ke enam kita melakukan kerja bersama. Kita bersyukur bahwa sejak dibentuknya satgas ini, kita bisa menetapkan target,” tutur Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN.

Iljas Tedjo Prijono mengakui, sulit mengidentifikasi dan menetapkan jumlah kasus yang ditangani Kementerian ATR/BPN, namun sejak enam tahun lalu hal tersebut bisa teratasi. “Tahun lalu kita sama-sama ditargetkan melalui APBN sebanyak 60 kasus. Dan kita bisa selesaikan sebanyak 53 kasus. Tetapi, tahun ini, sangat luar biasa. Target masih sama 60 kasus, tapi bisa terselesaikan 86 kasus,” ungkapnya.

Selain itu, pemaparan juga disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Widodo. Ia menyoroti terkait perkembangan modus operandi kejahatan pertanahan. “Mulai dari cara tradisional sampai sekarang, hal-hal yang canggih. Untuk itu kita semua yang terdiri dari satgas, harus bisa mengimbangi apa yang menjadi modus operandi mereka (mafia tanah, red). Sehingga, kita bisa melakukan pencegahan dan penanganannya,” ujarnya.

Menurut Widodo, modus yang sangat marak digunakan oleh mafia tanah adalah penggunaan data dan dokumen palsu. Modus tersebut akan terus berulang jika tidak segera disikapi dengan upaya hukum. Ia berharap melalui rakor ini, upaya hukum tersebut bisa direalisasikan.

Dalam pertemuan ini hadir pula Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Arif Rachman. Ia memberikan pengarahan teknis mengenai langkah pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Di rakor ini, ia juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan daerah yang memenuhi kualifikasi penanganan konflik pertanahan dan memperoleh penghargaan sekaligus pin emas sebagai tanda apresiasi.

Pada rakor yang dibuka secara resmi oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan berlangsung dari Selasa-Kamis (07-09/11/2023) ini juga akan disampaikan paparan dari masing-masing Tim Satgas. Pemaparan disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan; Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan; Direktur Penanganan Perkara Pertanahan; Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dilanjutkan dengan Konferensi Pers Penanganan Kasus Pertanahan, Penyerahan hasil Rakoor dan akan ditutup secara resmi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. (GE/YZ)

Kilatpublik.com || Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat kesiapan pemerintah daerah (Pemda) dalam memulihkan wilayah terdampak bencana. Hal ini terutama dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan, seperti memberikan pelayanan publik serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya ini dilakukan dengan menggelar Rapat Asistensi Peningkatan Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintah, Pelayanan Publik dan Trantibum pada Saat Keadaan Darurat Bencana.

“Dari pengalaman beberapa bencana besar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut memiliki kesiapan melakukan penanganan segera ketika terjadi kedaruratan bencana, sebagai bentuk upaya pemulihan di fase transisi darurat yang bersifat pemulihan cepat, hingga masuk fase pasca-bencana dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat agar dapat pulih seperti sedia kala,” kata Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Ditjen Bina Adwil Edy Suharmanto di Jakarta, Senin (06/11/2023).

Edy menuturkan, Kemendagri berperan penting dalam mendorong Pemda agar bertindak cepat memulihkan jalannya fungsi pemerintahan di wilayah terdampak bencana. Hal ini selaras dengan Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2014 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana. Aturan ini menjelaskan untuk memperlancar penanganan bencana telah dibentuk klaster nasional penanggulangan bencana.

“Direktorat MPBK (Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran) telah ditunjuk sebagai koordinator Klaster Pemulihan Dini. Saya memandang peran klaster ini masih perlu diperkuat dan disesuaikan dengan kondisi saat ini,” jelas Edy.

Dia mengungkapkan, terdapat beberapa peran Kemendagri dan Pemda dalam mendukung pemulihan pasca-bencana. Pertama, dalam konteks pemulihan dini penanggulangan bencana yaitu meliputi revitalisasi fungsi pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Kedua, secepatnya memulihkan dan mengaktifkan kembali layanan publik termasuk pelayanan pemerintahan di daerah. Ketiga, memperkuat kapasitas perencanaan dan pendanaan. Keempat, membangun konsolidasi petugas pemerintahan daerah. Kelima, memulihkan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan. Keenam, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat saat terjadi bencana dengan melibatkan Satpol PP dan Satlinmas.

“Dari pertemuan ini bisa merumuskan capaian penting ketika bencana dalam upaya pemulihan dini yakni terumuskan pola/mekanisme pengaktifan kembali pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah sesaat setelah bencana, dan mengidentifikasi peran maupun alur koordinasi lintas perangkat daerah dalam mempercepat pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik pada daerah yang terdampak bencana hingga tingkat kecamatan dan desa,” ucapnya.

Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri peserta dari perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, hadir pula sejumlah komponen Kemendagri di antaranya Ditjen Bina Adwil; Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil); Ditjen Otonomi Daerah (Otda); Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda); Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda); Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes); Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum); serta kementerian/lembaga terkait.

Rapat ini juga dihadiri sejumlah narasumber di antaranya dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK); Dewan Pembina Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Sugeng Triutomo; Pakar Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) Halilul Khairi; serta Praktisi Pengurangan Risiko Bencana Didik S. Mulyono.

Kilatpublik.com || Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk masyarakat Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (04/11/2023).

Bantuan merupakan gabungan dari bantuan pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat Indonesia, termasuk BAZNAS.

Bersama pemerintah, ada tiga lembaga kemanusiaan yang menghimpun bantuan untuk warga Palestina di Gaza, yakni BAZNAS, Palang Merah Indonesia (PMI), dan Humanitarian Forum Indonesia.

Bantuan kemanusian tersebut mencakup berbagai jenis kebutuhan seperti makanan dan obat-obatan, perlengkapan wanita dan anak-anak.

Juga alat penunjang disabilitas atau hygiene kit, selimut serta barang-barang lainnya yang dibutuhkan warga Palestina.

Bantuan diangkut oleh dua pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dan satu pesawat Airbus sewaan.

Presiden Jokowi hadir di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur untuk melepas bantuan tersebut sekitar pukul 08.30 WIB.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan bantuan.

“Alhamdulillah bantuan masyarakat Indonesia akan dikirim ke Palestina.

Ini adalah bantuan tahap pertama yang dikirim dengan tiga pesawat dengan berat 51,5 ton bantuan berupa bahan makanan, peralatan medis, selimut, tenda dan kebutuhan logistik lainnya, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Gaza,” kata Presiden Jokowi.

Presiden berharap, selanjutnya akan semakin banyak bantuan dari masyarakat dan dunia usaha untuk warga Palestina.

“Ini merupakan wujud solidaritas dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan.

Tragedi kemanusiaan ini tidak bisa diterima. Saya menegaskan, Indonesia akan terus bersama perjuangan bagi kemerdekaan masyarakat Palestina,” kata Presiden Jokowi.

Secara teknis bantuan kemanusiaan dari Indonesia akan diterbangkan dari Jakarta menuju Bandara El Arish di Mesir, yang lokasinya paling dekat dengan Gaza.

Dari bandara tersebut, bantuan kemudian diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Mesir untuk kemudian disalurkan ke Gaza melalui badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) —dua badan kemanusiaan yang beroperasi di Gaza.

Turut hadir dalam pelepasan bantuan tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA.

BAZNAS bekerja sama dengan sejumlah mitra, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan perusahaan dalam menggalang bantuan untuk Palestina.

Dari mitra retail diantaranya JSIT Indonesia Rp2 miliar, Yayasan Al-Bahjah Cirebon Rp1,24 miliar, Syafana Islamic School Rp168 juta, Pemerintah Kota Tidore Rp138 juta, Bupolo Muslim United Rp127 juta, Ponpes Attaqwa Putri Bekasi, Rusydatul Ummah, Korikawati Rp100 juta, Badan Wakaf Indonesia Rp100 juta, SD & SMP Generasi Rabbani Rp17 juta, MI Daarusshofa Rp11 juta, Persatuan Orang Tua Siswa SCB (POSS) Rp9 juta, Masjid Savana Ardea Rp8 juta, Balai PSDA Serayu Citanduy Rp5 juta, KRL Mania Rp1 juta, Masjid Shoutul Quran Rp2,1 juta, Masjid Gama Insani Tower Rp2 juta, dan Masjid Wisma KEAIA Rp1,8 juta.

Sementara BAZNAS Provinsi/Kota/Kabupaten yang telah menyerahkan donasi untuk masyarakat Palestina yaitu, BAZNAS Prov. Jawa Barat Rp150 juta, BAZNAS Kab. Kepulauan Selayar Rp120,814 juta, BAZNAS Kab. Seram Bagian Timur Rp100.100.000, BAZNAS Prov. Papua Barat Rp84.505.000, BAZNAS Kota Yogyakarta Rp75 juta, Kab. Bone Rp 52.769.500, BAZNAS Kab. Cianjur Rp 50 juta, BAZNAS Kab. Hulu Sungai Tengah Rp38.410.500, BAZNAS Kab. Sumbawa Barat Rp15 juta, BAZNAS Kab. Bantul Rp 10 juta, BAZNAS Kab. Lombok Utara Rp10 juta, BAZNAS Kab. Kepulauan Pangkal Pinang Rp 5 juta, BAZNAS Kab. Tanah Laut Rp 5 juta, BAZNAS Kab. Banggai Laut Rp5 juta, serta BAZNAS Kota Cimahi Rp2,5 juta

Tidak hanya itu, dari mitra digital terdiri atas Kitabisa.com, Salam Setara Foundation, Ayobantu.com, Bersedekah.com, Carats Indonesia, dan LinkAja Syariah.

Untuk mitra perusahaan terdiri atas PT Paragon Innovation and Technology, sementara mitra luar negeri dari PPIM.

Adapun mitra LAZ yang menyerahkan donasi Membasuh Luka Palestina di antaranya, LAZNAS Sidogiri Rp600 juta, LAZNAS Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah (LMI) Rp250 juta, LAZNAS Rumah Zakat Indonesia Rp200 juta, LAZNAS Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) Rp200 juta, LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia Rp100 juta, LAZ Provinsi Yayasan Al Hilal Rancapanggung Rp100 juta, LAZ Kab/Kota Cahaya Quran Rabbani Rp100 juta, LAZ Yayasan Al Ihsan Jawa Tengah Rp100 juta, LAZ Provinsi Zakat Sukses Rp50 juta, LAZNAS Mandiri Amal Insani Rp20 juta, LAZ Nashirussunnah Permata (Yashiruna) Rp17 juta.

BAZNAS mengajak masyarakat Indonesia untuk berdonasi dan mendoakan keselamatan warga Palestina yang masih berada dalam agresi militer Israel.

Bantuan dapat disalurkan melalui link baznas.go.id/sedekahduniaislam atau transfer ke rekening BSI 100.426.6893.

Kilatpublik.com || Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggelar acara Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta Pusat pada Jumat (3/11/2023). Acara ini sekaligus menutup rangkaian acara Konstruksi Indonesia 2023 yang telah diselenggarakan pada 1-3 November 2023.

“Sangat membanggakan bagi kita semua, Konstruksi Indonesia 2023 telah dikunjungi lebih dari 29.000 pengunjung dari lebih dari 400 asosiasi jasa konstruksi. Ini menunjukkan gairah konstruksi di Indonesia, dan saya yakin ke depan jasa konstruksi akan terus maju dan berkembang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2023 diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat jasa konstruksi atas kontribusinya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nasional. Penghargaan yang diberikan terdiri dari 5 kategori yaitu Kategori Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada 3 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tingkat Provinsi dan 3 OPD tingkat Kabupaten, Kategori Implementasi Building Information Modelling (BIM) kepada 3 penyedia jasa konstruksi.

Kemudian Kategori Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) kepada 3 penyedia jasa konstruksi, Kategori Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) kepada 4 penyedia jasa konstruksi, dan Kategori Tertib Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Asing, kepada 1 instansi.

“Selamat kepada para penerima penghargaan, khususnya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, karena saya ingin memberikan bonus, bukan uang, melainkan berupa program dan training. Pemda harus terus membina jasa konstruksi agar menjadi primary force dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Menteri Basuki.

Pada kesempatan ini, Menteri Basuki juga mendorong semangat masyarakat jasa konstruksi untuk terus menggunakan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur. Ia mencontohkan pembangunan Istana Presiden di IKN yang 100% interiornya dari produk dalam negeri.

“TKDN is a must. Kalau kita belum bisa produksi sendiri, minimal pabrik untuk assembly atau perakitannya ada di Indonesia. Harus kita dorong sehingga dapat membuka lapangan kerja juga bagi kita,” katanya. TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah persentase buatan dalam negeri dalam suatu produk. Pemerintah terus mendorong optimalisasi TKDN, termasuk dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur di tanah air.

Terakhir, Menteri Basuki mengucapkan terima kasih kepada para pelaku jasa konstruksi yang telah turut menyukseskan penyelenggaraan Konstruksi Indonesia 2023

“Mudah-mudahan pelaksanaan Konstruksi Indonesia tahun depan lebih maju dan bergairah, tidak hanya pameran, tapi juga ada seminar inovasi alih teknologi. Semoga jasa konstruksi kita selalu kompak demi pembangunan infrastruktur di indonesia yang lebih maju,” tutupnya.

Rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 telah dilaksanakan sejak Mei 2023 hingga puncak acara pada 1-3 November 2023. Adapun agenda utamanya meliputi national call for paper & konferensi, pameran dan penghargaan konstruksi, kompetisi konstruksi, bedah buku Konstruksi Indonesia 2023, ASEAN Chartered Professional Engineers (ACPE) Forum, dan malam penghargaan Konstruksi Indonesia 2023.

Turut hadir perwakilan Kedutaan Jepang, para Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) beserta para Pengurus LPJK, para Pimpinan Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi Rantai Pasok dan Badan Usaha Jasa Konstruksi, para Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta masyarakat jasa konstruksi lainnya. (*)

Kilatpublik.com || SEMARANG – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menegaskn bahwa Desa yang telah berstatus Mandiri akan diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai program bantuan pemerintah pada level desa.

Desa mandiri dipercaya lebih mengetahui pemanfaatan program hingga kebutuhan warga yang layak menerima bantuan.

“Saat Desa telah Mandiri dan tujuan dalam SDGs Desa terpenuhi maka memberikan ruang yang leluasa bagi desa untuk mengelola segala hal yang terkait kewajiban negara di level desa,” kata Gus Halim saat memberi pengarahan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2023 di Gets Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (03/11/2023).

Salah satu contohnya adalah pengelolaan Jaringan Pengaman Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (Bansos), program pelatihan, dan bantuan lainnya.

Menurut Gus Halim, konstruksi pengelolaan program-program ini akan diserahkan kepada desa karena desa mandiri dianggap telah mempunyai SDM yang mumpuni.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa telah memberikan ruang yang cukup luas bagi desa mandiri. Diantaranya, desa mandiri bisa gunakan Dana Desa untuk renovasi Kantor Desa.

“Disinilah nantinya konstruksi tentang dana Rp5 Miliar per Desa akan dimulai, jadi Jaring Pengaman Sosial, pelayanan kesehatan mikro dan sektor pendidikan, semuanya nantinya diberikan kewenangan kepada desa dengan syarat Desa Mandiri dan SDM sudah mumpuni,” kata Gus Halim.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan, konstruksi ini telah digulirkannya dalam berbagai kesempatan dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo. Saat itu, sejumlah Menteri meragukan kemampuan desa mengelola Dana sebesar itu.

Tapi, Gus Halim memberikan gambaran jika keraguan seperti ini terjadi juga tahun 2015 saat Dana Desa pertama kali digulirkan. Namun, terbukti, Desa bisa mengelola Dana yang besar dan beri efek yang besar bagi pembangunan desa itu sendiri.

Atas fakta ini, kata Gus Halim, sejumlah Menteri, beri respon positif karena memang dirinya menyajikan fakta soal keberhasilan penyaluran Dana Desa.

“Jika ada yang berbicara korupsi, maka jika dipresentasikan dengan jumlah desa sekitar 75 ribu maka jumlah kepala desa yang korupsi sangat sedikit,” kata Gus Halim.

“Jumlahnya pun sangat kecil jika dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan pejabat pada level diatas Kades,” sambungnya.

Maka dari itu, keberadaan Tenaga Pendamping Profesional tetap dibutuhkan mengingat ada kerja-kerja besar yang telah digulirkan agar desa bisa mandiri dalam mengelola segala hal kewajiban negara di level desa.

“Inilah pentingnya kita harus selalu melakukan peningkatan kapasitas pendamping desa,” katanya.

Gus Halim juga mengajak para tenaga pendamping profesional untuk terus tingkatkan kapasitas agar keraguan soal keberadaan bisa terjawab dengan fakta bahwa masih dibutuhkan hingga sekarang.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini diikuti oleh 1.332 tenaga pendamping profesional yang berasal Purworejo, Blora, Brebes, Karanganyar, Kendal, Cilacap, Kudus, Pemalang, Demak, Klaten, Pati, Rembang dan Semarang.

Gus Halim menghadiri kegiatan ini didampingi Kepala BPSDM Lutifyah Nurlaela, Kadis PMD Jawa Tengah Noor Kholis, Koordiantor Provinsi Ahmad Hadi Imron, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota.

Kilatpublik.com || Kepala Negara berharap nantinya masyarakat di IKN bisa berinteraksi dengan baik, hidup rukun, dan harmonis.

Beragam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur tengah dilakukan, mulai dari pembangunan gedung-gedung pemerintahan, hotel berbintang, rumah sakit, sekolah bertaraf internasional, hingga pusat perbelanjaan.

Presiden Joko Widodo menilai bahwa pembangunan fisik tersebut mestinya dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia, termasuk pelestarian budaya-budaya yang ada.

“Mestinya yang didahulukan adalah pembangunan sumber daya manusia, pelestarian kebudayaan, merawat kebudayaan yang ada.

Jangan sampai nanti tergerus oleh budaya-budaya dari luar, budaya-budaya asing,” ujar Presiden saat menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara di Lapangan Taruna, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Jumat, 3 November 2023.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi sangat menghargai digelarnya Festival Harmoni Budaya Nusantara untuk mengingatkan semua pihak bahwa seni dan budaya Indonesia itu sangat beragam.

“Sukunya saja kita memiliki 714, artinya kekuatan karakter budaya itu sangat harus kita lestarikan dan kita rawat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa nantinya di IKN akan hidup masyarakat dari beragam etnis dan budaya, baik masyarakat yang sejak dulu tinggal di wilayah IKN maupun yang datang dari daerah lain. Pembangunan IKN juga dinilai akan menjadikan Kalimantan Timur muara bertemunya berbagai budaya.

Kepala Negara pun berharap nantinya masyarakat di IKN bisa berinteraksi dengan baik, hidup rukun, dan harmonis. Masyarakat IKN juga diharapkan dapat menjaga, melestarikan, dan mengembangkan identitas budaya lokal, nilai-nilai, dan tradisi masyarakat di Kalimantan Timur.

“Karena itu, perlu dibangun kesadaran bersama pentingnya sikap saling menghormati, sikap saling menghargai keragaman, dan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah kekuatan untuk membangun harmoni, kebersamaan, dan persatuan,” ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun.

Kilatpublik.com || Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari Bank Dunia (World Bank) yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste (Country Director) Satu Kahkonen di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (03/11/2023).

Dalam pertemuan tersebut Menteri Basuki menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menginisiasi Instruksi Presiden (inpres) terkait air bersih dan sanitasi setelah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), Senin (23/10/2023) lalu.

“Inpres ini nanti akan seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dengan bantuan dari pusat untuk memperbaiki jalan daerah yang rusak. Inpres Air Bersih dan Sanitasi ini nantinya diprioritaskan untuk menambah akses sambungan rumah (SR),” kata Menteri Basuki.

Untuk itu Menteri Basuki mengatakan, pihak World Bank diharapkan dapat ikut berpartisipasi mendukung pembiayaan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Air Bersih dan Sanitasi.

“Diharapkan dengan keterlibatan World Bank dapat membantu percepatan pencapaian target untuk program rehabilitasi lewat Inpres Jalan Daerah. Untuk Inpres Air Bersih dan Sanitasi, kami juga sudah punya data dan peta daerah mana saja yang perlu sambungan rumah (SR),” kata Menteri Basuki.

Kepala Perwakilan Bank Dunia (World Bank) untuk Indonesia dan Timur Leste (Country Director) Satu Kahkonen menyampaikan, bahwa World Bank tertarik untuk membantu rehabilitasi dan preservasi jalan daerah maupun peningkatan akses air air minum dan sanitasi layak lewat instrumen loan Program for Results (PforR).

“World Bank menawarkan instrumen loan Program for Results (PforR) kepada Ditjen Bina Marga dengan tujuan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan aksesibilitas mobilitas, dan konektivitas jalan regional,” kata Satu Kahkonen.

Program tersebut mencakup peningkatan konektivitas dan pemeliharaan jalan daerah oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria mempertimbangkan konektivitas ke destinasi wisata, dukungan logistik (akses pelabuhan, kawasan industri dan produksi wilayah) dan peningkatan ketahanan iklim dan keselamatan jalan raya. Sedangkan dukungan sektor air minum dan sanitasi diutamakan untuk memanfaatkan idle capacity atas kapasitas persediaan air baku yang dapat disambungkan ke sambungan rumah di seluruh Indonesia.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (*)

Kilatpublik.com || Taiwan, 3 November 2023 – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei mempromosikan Bali dan 5 Destinasi Super Prioritas di Paviliun Wonderful Indonesia dalam Taipei International Tourism Fair 2023 (TITF 2023) pada 3-6 November 2023.

Paviliun Wonderful Indonesia akan menempati area seluas 36 meter persegi di Hall 1, Booth nomor J2107 Taipei Nangang Exhibition Center, Taiwan dengan menghadirkan 4 pelaku industri pariwisata yang terdiri dari agen perjalanan dan operator tur serta beach club, yang mewakili Bali dan Lima Destinasi Super Prioritas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/11/2023), mengatakan Indonesia memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan ke pasar Taiwan.

Selain Bali, yang baru-baru ini dianugerahi ‘The best islands in Asia: Readers’ Choice Awards 2023′ oleh Conde Nast Traveler, Indonesia juga mengembangkan lima destinasi super prioritas baru yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Likupang di Sulawesi Utara, yang siap menyambut wisatawan dari seluruh dunia.

Jumlah kedatangan wisatawan dari Taiwan dalam delapan bulan pertama tahun 2023 meningkat 1.066,5 persen tahun-ke-tahun, dengan kedatangan mencapai 100.735 dari Januari hingga Agustus 2023 (8.635 dari Januari hingga Agustus 2022). Jumlah tersebut telah melampaui target 55.500 kunjungan wisatawan Taiwan tahun ini. “Sebelum pandemi COVID-19, jumlah wisatawan Taiwan ke Indonesia adalah 207.490 pada 2019,” kata Menparekraf.

Lebih lanjut, Menparekraf Sandiaga berharap melalui Paviliun Wonderful Indonesia di event Taipei International Tourism Fair 2023 dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Taiwan ke Indonesia.

“Dan kami berharap nantinya jika mengunjungi Bali, wisatawan Taiwan akan memperpanjang masa tinggal, dan dapat melanjutkan perjalanan mereka ke destinasi lainnya di Indonesia. Mereka memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan pemandangan alam yang indah berpadu dengan berbagai budaya unik masyarakatnya. Co-exhibitor kami siap dengan paket dan rencana perjalanan bagi wisatawan Taiwan untuk menjelajahi destinasi super prioritas dan bagian indah lainnya di Indonesia,” kata Sandiaga.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Ni Made Ayu Marthini, mendorong mitra maskapai untuk membuka kembali penerbangan langsung dari Taiwan ke Bali dan rute lainnya di Indonesia Timur, seperti Lombok, Labuan Bajo. Sehingga, hal ini dapat menarik wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan 5 DSP.

“Oleh karena itu, kami sangat mendorong mitra maskapai untuk membuka kembali rute dan memenuhi kapasitas penumpang, setidaknya setara dengan tingkat prapandemi. Lebih banyak penerbangan langsung akan memudahkan lebih banyak wisatawan Taiwan yang berkunjung ke Indonesia,” Kata Made.

Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I (Asia Pasifik) Kemenparekraf/Baparekraf Wisnu Sindhutrisno, menambahkan keikutsertaan Indonesia dalam TITF diharapkan dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan Taiwan ke Indonesia untuk mencapai target 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2023.

“Ini merupakan salah satu langkah konkret yang diambil Kemenparekraf/Baparekraf untuk menunjukkan komitmennya dalam memfasilitasi pelaku parekraf yang sangat terkurasi dalam menjalin kemitraan bisnis dan melakukan negosiasi onsite dengan pembeli potensial,” kata Wisnu.

Lebih lanjut, sejalan dengan pernyataan Made tentang konektivitas, Wisnu menambahkan bahwa penerbangan reguler EVA Air dan Air China yang ada telah mendukung peningkatan jumlah wisatawan Taiwan ke Indonesia melalui penerbangan langsung (non-stop) dari Taipei ke tujuan Indonesia, seperti Jakarta dan Bali.

Selain itu, Festour Travel Agency, salah satu co-exhibitor di booth Indonesia (TITF 2023), mengusulkan penerbangan charter untuk rute Citilink Bali-Taipei-Bali.

“Itu terencana untuk penerbangan perdana pada 20 Januari 2024. Target untuk Februari hingga April 2024 adalah 2.000 pax,” kata Wisnu.

Kilatpublik.com || SEMARANG – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan tenaga pendamping profesional terus dibutuhkan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menegaskan, keberadaan tenaga pendamping profesional yang kerap disebut pendamping desa itu selalu diuji. Sehingga diketahui bahwa keberadaannya masih terus dibutuhkan untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa. Selain itu keberadaannya berdampak positif bagi desa.

“Inilah pentingnya kita harus selalu melakukan peningkatan kapasitas pendamping desa,” kata Gus Halim saat memberi pengarahan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2023 di Gets Hotel, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, (03/11/2023).

Menurut Gus Halim, hipotesa yang menyebutkan tenaga pendamping profesional sudah tidak dibutuhkan jika desa sudah mandiri tidak benar. Sebab, jika konstruksinya pembangunan dan pemberdayaan desa, maka peranan pendampingan desa akan terus dibutuhkan.

Saat desa sudah mandiri, justru yang paling butuhkan pendamping desa karena pemasalahan pembangunan dan pemberdayaan desa semakin kompleks.

“Posisi desa mandiri itu selevel dengan kabupaten hingga pusat dalam level data mikro,” tegas Profesor Kehormatan dari Unesa Surabaya ini

Nantinya, desa mandiri tidak lagi membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan sanitasi.

Desa mandiri bakal lebih fokus ke pemberdayaan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang akan terus berjalan.

Mantan Ketua DPRD Jatim ini mengemukakan bahwa pemberdayaan desa dalam konteks pendidikan selalu dinamis dan dibutuhkan oleh warga desa.

“Begitu juga pertumbuhan ekonomi untuk menjaga pembangunan desa lebih dinamis. Melihat betapa pentingnya, maka kita terus mendorong adanya satu desa dengan satu pendamping,” tandas Gus Halim.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini diikuti oleh 1.332 tenaga pendamping profesional yang berasal Purworejo, Blora, Brebes, Karanganyar, Kendal, Cilacap, Kudus, Pemalang, Demak, Klaten, Pati, Rembang dan Semarang.

Gus Halim menghadiri kegiatan ini didampingi Kepala BPSDM Lutifyah Nurlaela, Kadis PMD Jawa Tengah Noor Kholis, Koordiantor Provinsi Ahmad Hadi Imron, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota.