PEMERINTAHAN

Kilatpublik.com || BANYUWANGI  – Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan mengantisipasi lonjakan arus liburan Nataru 2023/2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Anggota Komisi V DPR RI dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada Kamis (2/11) di Ruang Rapat Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

“Kesiapan kita menghadapi Nataru yang tinggal satu setengah bulan ini adalah tentang bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana terutama dalam bidang transportasi penyeberangan di Ketapang-Gilimanuk. Ada kemungkinan orang berwisata menyeberang ke Bali sehingga kita harus antisipasi lonjakan. Kedua, kita harus mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan tahun lalu untuk meningkatkan pelayanan kita menjadi lebih baik,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam pembukaan rapat koordinasi.

Dirjen Hendro mengatakan kecepatan waktu pemberangkatan kapal harus dievaluasi, sehingga pelayaran dapat dilakukan tepat waktu dan aman. Selain itu, harus dibuat skema layanan yang lebih padat ketika _peak season_.

“Kerja sama yang baik antar _stakeholder_ harus dikerjakan, jadi ketika terjadi antrean sudah ada rekayasa lalu lintas, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan tidak terganggu antrean panjang,” jelasnya.

Puncak arus mudik/balik pada libur Nataru diprediksi terjadi dua sesi, yaitu puncak arus mudik sesi pertama pada tanggal 22-23 Desember 2023 dan puncak arus balik pada tanggal 26-27 Desember 2023. Sementara, puncak arus mudik kedua diprediksi pada tanggal 29-30 Desember 2023 dan arus balik pada 1-2 Januari 2024.

Adapun, pergerakan orang pada Nataru 2023/2024 diprediksi naik sebesar 5% mengacu dari realisasi angkutan Lebaran 2023. Dengan begitu, penumpang diperkirakan mencapai 904.496 orang, roda dua 52.755 unit, roda empat 98.267 unit, bus 12.157 unit, dan truk 55.569 unit.

“Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan antrean kendaraan akan disiapkan kantong parkir, _buffer zone_ untuk kendaraan penumpang, truk dan terminal kargo, selain itu juga direncanakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang saat periode libur nanti,” ucap Dirjen Hendro.

Di samping itu, untuk alternatif kendaraan truk yang akan menyeberang ke Gilimanuk disiapkan Dermaga Bulusan yang rencananya khusus untuk Long Distance Ferry (LDF).

Adapun, kesiapan sarana dan prasarana Lintas Ketapang-Gilimanuk meliputi 49 unit kapal siap operasi dan 7 pasang dermaga meliputi :

– Pelabuhan Ketapang : 3 MB, 1 Ponton dan 3 Plengsengan;

– Pelabuhan Gilimanuk : 3 MB, 1 Ponton dan 3 Plengsengan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota komisi V DPR RI, Sumail Abdullah juga memfokuskan pelayanan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk mengingat Pelabuhan kedua terbesar setelah Pelabuhan Merak-Bakauheni. Untuk antisipasi peningkatan pergerakan, Ia mengatakan harus ada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Dimulai dari peningkatan layanan Ferizy, paling tidak ada satu opsi lain untuk memesan tiket. Mungkin bisa dibuka lagi layanan yang bisa membantu pemesanan tiket, tapi masih dalam koordinasi layanan ASDP,” paparnya.

Kemudian, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi menuturkan ke depan layanan angkutan penyeberangan akan terus ditingkatkan terutama dalam hal _ticketing_.

“Kami sedang proses bekerja sama dengan salah satu _platform_ untuk pembelian tiket sehingga ke depan kemungkinan tiket bisa dipesan tidak hanya melalui Ferizy. Selain itu, akan dikembangkan juga sistem pemesanan tiket yang nantinya dilakukan berdasarkan radius jarak,” ungkap Ira.

Dalam hal pengoperasian Dermaga Bulusan saat periode Nataru nanti, Ira mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas di mana Dermaga Bulusan diproyeksikan dapat menampung 300 kendaraan.

Selain Rapat Koordinasi, dilakukan juga kunjungan lapangan ke Dermaga Bulusan yang berada di sebelah selatan Pelabuhan Ketapang guna meninjau kesiapan lokasi tersebut untuk dioperasikan saat periode Nataru 2023/2024.

Rangkaian kegiatan ini dihadiri juga oleh Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Lilik; Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur, Utomo; Kepala BPTD Kelas II Bali, Hanura; Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Bali; Perwakilan Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Bali; Perwakilan PT Jasa Raharja; Perwakilan PT Jasa Raharja Putera, serta Perwakilan GAPASDAP dan INFA. (DHS/ALV/WBW/AZN)

Kilatpublik.com || Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menjelaskan soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional kepada sekretaris daerah (Sekda) kota seluruh Indonesia.

Hal itu ia paparkan dalam acara Forum Sekda Kota Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

“Jadi kalau tadi saya melihat di tema dan permintaan atas materi saya, ini rekan-rekan meminta saya tentang dampak Perpres 53/2023,” katanya pada acara yang bertema “Peran Strategis Sekretaris Daerah APEKSI di Masa Transisi Kepemimpinan Daerah” tersebut.

Suhajar mengatakan, latar belakang pengaturan standar harga satuan regional ini karena beberapa alasan, di antaranya metode penetapan standar harga di daerah yang beraneka ragam. Selain itu, besaran atau nominal dalam pengaturan standar harga di daerah sangat bervariasi, karena merupakan kewenangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Menurut data dari Kementerian Keuangan, satuan harga pemerintah daerah terkait honorarium, perjalanan dinas, dan biaya rapat relatif lebih tinggi 20-60 persen dari standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Menkeu akhirnya memutuskan setelah melapor Bapak Presiden, memutuskan memberikan ruang kepada daerah, tugas Bapak/Ibu sebagai ketua panitia anggaran. Jadi kita ini pada masanya punya nasib masing-masing,” ujarnya.

Dia menerangkan, tugas Sekda yaitu menjalankan apa yang telah diputuskan oleh peraturan. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2023 dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

“Ini adalah tugas kita dan keputusan telah diambil oleh Bapak Presiden. Kita pada saat dilantik, kita akan menjalankan peraturan dan perundang-undangannya termasuk Perpres, menyimpan rahasia yang menurut perintah harus dirahasiakan dan menurut sifatnya yang harus dirahasiakan. Itulah pegawai negeri,” tandasnya.

Sebagai informasi, acara yang diinisiasi APEKSI tersebut juga merupakan agenda untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) di masa transisi serta persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Kilatpublik.com || BEIJING – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberikan pidato memukau dalam pembukaan Benchmarking Study di Beijing, China.

Dalam sambutannya, Profesor Kehormatan Unesa ini menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam mengatasi tantangan pembangunan di wilayah desa dan daerah tertinggal.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia dan China memiliki banyak kesamaan dalam hal pembangunan pedesaan, yang dapat saling memperkuat melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

“Setiap negara punya ciri khasnya masing-masing dalam pembangunan tapi juga kesamaan karena beberapa faktor termasuk soal kondisi alamnya. Soal membangun desa, Indonesia dan China punya kesamaan. Soal peradaban juga, dan jumlah masyarakat China juga sangat banyak” papar Gus Halim dalam pembukaan Benchmarking Study yang diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung B, Hotel ACFTU-Beijing, Minggu (15/10/2023).

Dalam pembukaan tersebut, Gus Halim mengapresiasi keramahtamahan dari Pemerintah China dan mengungkapkan kekagumannya terhadap kepala desa yang berpartisipasi dalam Benchmarking Study.

Dia juga menyoroti pentingnya pengalaman dan manajemen keuangan yang baik dalam pembangunan desa.

“Tentu terima kasih sekali dengan sambutan hangat ini. Banyak hal yang harus dipelajari oleh setiap kepala desa agar pembangunan desa semakin cepat dan tepat. Termasuk soal manajemen keuangan karena pemanfaatan anggaran adalah salah satu kunci penting di setiap pembangunan termasuk desa,” tutur Gus Halim.

Ada beberapa hal lain yang ditekankan Gus Halim dalam pertemuan tersebut. Di antaranya adalah komitmen untuk memperdalam kerja sama praktis di bidang pertanian dan perdesaan antara Indonesia dan China.

Kegiatan Benchmarking Study ini dilaksanakan mulai 15-25 Oktober 2023 di China. Sebanyak 20 kepala desa dari berbagai provinsi di Indonesia sengaja diberangkatkan untuk berjejaring dan saling bertukar gagasan serta pengalaman dengan desa-desa di China.

Benchmarking study ini adalah hasil kerja sama antara Kemendes PDTT dengan Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) China.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan perdesaan di kedua negara tersebut.

Selama Benchmarking Study berlangsung diharapkan masing-masing delegasi dapat bertukar pengetahuan dan praktik terbaik dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam pembangunan wilayah perdesaan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah China. Di antara mereka adalah Yan Shi, Presiden Institut Manajemen dan Administrasi MARA, yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama internasional ini.

Yan Shi menyampaikan apresiasi atas kesempatan kerja sama ini dan berkomitmen untuk memberikan pembelajaran dan pengalaman terbaik kepada para peserta.

Dengan demikian para kepala desa yang menjadi peserta dapat menerapkan apa yang telah didapat saat kembali ke Indonesia.

Hadir pula Ni Hongxing, Inspektur Utama Departemen Kerjasama Internasional, MARA. Dia menyampaikan bahwa China sedang berfokus untuk meningkatkan kerja sama internasional untuk bidang pembangunan perdesaan dan pertanian.

Kilatpublik.com || Makassar – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo memberikan pembekalan kepada para mahasiswa KKN Tematik di Kampus STIE AMKOP Makassar pada Rabu (11/10/2023).

Dalam arahannya, Wamen Paiman menyampaikan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang menjadi salah satu perhatian Kemendes PDTT karena ada harapan besar BUMDesa dapat berperan penting dalam proses tranformasi ekonomi desa dan perdesaan yang lebih baik.

BUMDesa, kata Paiman, melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan status BUMDesa sebagai Badan Hukum. Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

“Tidak berhenti pada status Badan Hukum saja, Pemerintah mengatur kelembagaan BUMDesa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa. Isi PP ini mengatur kelembagaan BUMDesa sebagai sebuah entitas hukum yang lengkap antara lain tentang tujuan, fungsi, organisasi dan manajemen, sebagaimana dimiliki Badan Hukum lain di Indonesia, Dengan kata lain BUMDesa setara dengan Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan,” katanya.

Wamen Paiman menjelaskan bahwa regulasi tentang BUMDesa telah memberikan semangat baru bagi Desa, baik membentuk baru maupun mengoperasikan yang sudah dibentuk.

Hingga tahun ini jumlah BUMDesa yang telah terbentuk dan terdaftar sebanyak 56.118, terdiri dari BUMDesa sebanyak 50.850, BUMDesa bersama sebanyak 5.268, dan 17.546 diantaranya sudah memiliki sertifikat Badan Hukum.

“Keberadaan sertifikat ini sangat penting selain mencerminkan keseriusan dalam pembentukannya, juga memberikan kepastian hukum dalam berusaha, mempermudah akses permodalan , dan mempermudah kerjasama dengan pihak lain,” katanya.

Mengenai peranan BUMDesa, Paiman menyampaikan bahwa BUMDesa berperan sebagai konsolidator hasil usaha individu maupun kelompok usaha. Produk-produk yang terkonsolidasi akan meningkatkan skala ekonomi sehingga nilai tawar di pasar semakin kuat. Peran BUMDesa ini juga berhasil mengurangi keberadaan tengkulak.

“BUMDesa juga berperan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat dalam berbagai skala, sama artinya dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. BUMDesa berperan pula dalam menjalankan hilirisasi produk, meningkatkan nilai tambah produksi melalui kegiatan usaha pengolahan,” katanya.

Selain itu, BUMDesa bisa berperan dalam menyediakan layanan-layanan kebutuhan masyarakat yang belum disediakan pemerintah misalnya layanan listrik desa, mengelola sumber mata air untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa. Tidak ketinggalan, BUM Desa juga berperan membuka akses informasi dan telekomunikasi.

“Kegiatan usaha yang kurang lebih sama juga dijalankan oleh BUMDesa Bersama sebagai lembaga usaha kerjasama antar Desa. Praktek-praktek BUMDesa dan BUMDesa Bersama semakin hari makin beragam dan menyentuh hampir seluruh kebutuhan masyarakat desa, termasuk pengeloaan pasar dan pelayanan kesehatan yang diinisiasi beberapa BUMDesa,” katanya.

Lebih lanjut, Paiman menyampaikan bahwa BUMDesa hadir tidak boleh mematikan usaha-usaha ekonomi masyarakat, tapi justru memberikan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

BUMDesa memiliki dua orientasi pokok, yakni komersial dan non komersial. Usaha komersial bertujuan mencari keuntungan, sedangkan yang non komersial bertujuan untuk memberikan pelayanan dan tidak mencari keuntungan.

“Kedua orientasi ini harus dipahami dengan baik, sehingga menjadi filsafat dalam pendirian BUM Desa dan perintisan usahanya,” katanya.

Dalam memajukan usahanya, BUMDesa memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Menurutnya, BUMDesa yang berkembang dan maju pasti bekerjasama dengan korporasi. Dalam kerjasama biasanya korporasi memberikan syarat-syarat pokok, misalnya memiliki sertifikat badan hukum, NIB, memiliki laporan yang audited, memiliki manajemen dan struktur yang lengkap, Badan Pengawas dan Penasehat yang bekerja efektif. Dengan sendirinya BUMDesa akan mau tidak mau menyiapkan kelembagaan yang terbaik.

“Sedangkan BUMDesa yang tidak punya mitra cenderung beroperasi apa adanya. Jadi, kemitraan merupakan aspek penting dalam kemajuan BUM Desa. Salah satu bentuk penguatan yang dilakukan oleh Kementrian Desa adalah aspek penguatan kemitraan. Kemendes dalam kemitraan adalah menginisiasi kemitraan dengan korporasi BUMN maupun swasta ; dengan kalangan perbankan, BRI, BNI dan Pegadaian,” katanya.

Wamen Paiman berharap dalam pembekalan tentang BUMDesa dapat menambah informasi dan membuka perspektif baru tentang Desa khususnya tentang BUM Desa.

“Saya berharap kehadiran mahasiswa melalui KKN dapat memberikan inspirasi dan memberikan pengetahuannya agar perekonomian masyarakat desa semakin meningkat,” katanya.

Wamen Paiman usai memberikan pembekalan di kampus STIE AMKOP langsung melakukan kunjungan ke BUMDesa Sejahtera didesa Batupute, kabupaten Barru yang menjadi lokasi tempat mahasiswa STIE melakukan KKN.

Kilatpublik.com || JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Menteri yang disapa Gus Halim itu mengajak pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dan bersinergi. Terbukti, dari total Rp124 triliun APBDes pada 2023 yang berasal dari dari kabupaten/kota mencapai Rp47 triliun atau setara 38 persen. Sedangkan yang berasal dari provinsi senilai Rp4 triliun atau 3 persen.

“Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki basis agenda yang serupa, fokus menjawab tantangan lapangan yang serupa,” kata Gus Halim saat memberi pengarahan dalam forum Sinergitas Kebijakan dan Implemensi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan pemerintah daerah hingga 2030 fokus untuk memenuhi sasaran SDGs Desa.

Gus Halim mengungkapkan, di saat dunia pesimistis dengan target SDGs global pada 2030, Indonesia justru sangat optimistis karena telah dibreakdown hingga ke level desa.

Sepanjang 2031 hingga 2045 sinergi akan fokus untuk menguatkan posisi desa dalam visi Indonesia Emas 2045.

Dengan rincian 0 persen desa sangat tertinggal, 100 persen desa maju dan mandiri, 100 persen BUMDesa Maju, nol daerah tertinggal dan 100 persen kawasan transmigrasi berdaya saing.

“Selain melalui kesepakatan dokumen, sinergitas harus dijalin sehari-hari melalui komunikasi intensif antara Kementerian dan Lembaga pada tingkat pusat dengan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Transmigrasi baik provinsi maupun kabupaten/kota,” papar Profesor Kehormatan Unesa Surabaya itu.

Forum Sinergitas Kebijakan dan Implemensi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Antara Pusat dan Daerah tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Dinas Transmigrasi provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Gus Halim hadir didampingi Kepala BPI Ivanovich Agusta, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PPKTrans Danton Ginting, dan Plt Dirjen PPDT Rafdinal.

Kilatpublik.com || Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengajak seluruh elemen warga untuk senantiasa membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara sepanjang masa.

Pasalnya, nyawa para Jenderal kala itu harus menjadi tameng menjaga ideologi bangsa Indonesia Pancasila yang berusaha diganti oleh para pengkhianat bangsa berideologi komunis.

“Saya mengajak kepada kita semua mewujudkan rasa syukur ini dengan terus berikhtiar, agar bangsa dan negara Indonesia ini tetap lestari, bangsa dan negara Indonesia bertahan sampai kapanpun, tidak akan tercerai berai, Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi bagian tanggung jawab untuk terus kita pertahankan,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Jakarta (02/10/2023).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu, kata Gus Halim, untuk mengenang gugurnya pahlawan revolusi yang berjuang demi melindungi Pancasila, dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965.

Gus Halim melanjutkan, dalam kondisi sulit terkadang isu agama menjadi santapan empuk bagi kaum intoleran untuk mengambil keuntungan dari kehancuran negara.

Karenanya, lanjut Gus Halim, pancasila harus menjadi pedoman bangsa dalam situasi apapun. Termasuk kondisi yang kurang beruntung, seperti kemiskinan, pengangguran dan kesulitan hidup lainnya.

“Tidak ada satupun agama di dunia yang kita pelajari secara benar dan mendalam, kemudian mengajarkan intoleransi. Jadi hakikatnya orang beragama itu tidak ada intoleransi,” ungkap Doktor Honoris Causa UNY itu.

“Karena agama selalu mengajarkan hubungan vertikal dan hubungan horizontal,” imbuh Profesor Kehormatan Unesa ini.

Gus Halim menambahkan, paham-paham intoleran dapat terlihat dari fitnah yang dilakukan PKI dengan mengadu domba seluruh elemen bangsa agar tercerai-berai dari nilai-nilai Pancasila, demi mencapai kepentingan mereka yang akhirnya memakan korban.

“Jikalau ada konsep-konsep intoleransi itu adalah sebuah rekayasa yang dibikinkan, tentu kita bisa buktikan, bahwa kita bangsa Indonesia tidak mengenal konsep intoleransi, karena kita punya Pancasila,” ungkapnya.

Sehubungan dengan Hari Batik Nasional, kata Gus Halim, ini menjadi momen untuk mendorong masyarakat mengenakan batik.

Tidak hanya sebagai identitas nasional, tetapi juga sebagai simbol apresiasi terhadap melejitnya industri batik Indonesia, sehingga menjadi kebanggaan persatuan bangsa dalam keberagaman.

“Kita juga bersyukur, batik diakui sebagai kekayaan intelektual Indonesia yang diakui dunia yang non-benda,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

“Mari kita terus bangga dengan batik, karena batik itu tidak mengenal usia. Tua muda, Laki-laki perempuan, itu kalau pakai batik ganteng,” pungkasnya.

Kilatpublik.com || JOMBANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengajak lulusan Perguruan Tinggi melanjutkan pengabdiannya menjadi kepala desa.

Dengan menjadi kepala desa, diharapkan dapat mengidentifikasi keseluruhan permasalahan warga desa dan mengeksekusi kebijakan pembangunan.

Selain itu bisa memanfaatkan pengetahuan selama kuliah untuk menyelesaikan permasalahan di desa dan menjadi solusi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pesan itu disampaikan menteri yang akrap disapa Gus Halim ini saat menjadi keynote speaker Wisuda Diploma, Sarjana dan Pascasarjana XXII Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum (UNIPDU) Jombang, Jawa Timur, Minggu (24/9/2023).

“Menurut saya, sangat tepat ketika lulusan UNIPDU ini mulai mempersiapkan diri untuk menjadi agen perubahan total di dalam pembangunan desa. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku. Kuncinya apa, rebutlah posisi kepala desa,” kata Doktor Honoris Causa UNY Yogyakarta itu.

Gus Halim melanjutkan, kepala desa perlu memiliki kompetensi yang memadai, dan semua itu berada komplit dalam lulusan pesantren.

Oleh karena itu, Gus Halim meminta agar jebolan pesantren memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pemerintahan.

Termasuk saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), baik terkait pengelolaan sumber daya, komunikasi publik yang baik, serta memahami regulasi dan tata kelola dana desa.

“Ini strategis banget, daripada di pegang orang yang tidak punya basis pesantren, ini penting,” ungkap mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Lebih lanjut, Gus Halim memaparkan bahwa Dana Desa akan semakin meningkat, seiring dengan kemajuan pembangunan desa. Sehingga, kepala desa juga dituntut pengetahuannya agar berkembang secara progresif.

Gus Halim berharap para sarjana mempersiapkan keterampilan dalam mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi alam di desa-desa setempat. Dengan demikian mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian warga, mempercepat kemandirian desa.

“Kenapa kepala desa menjadi target utama kita hari ini, karena dana yang bergulir ke desa bukan semakin turun, tetapi semakin banyak,” tegas Profesor Kehormatan Unesa Surabaya ini.

“Banyak orang salah paham, lalu mengatakan, kalau desa sudah mandiri berarti Dana Desa akan dihilangkan, itu salah besar. Justru semakin mandiri desa, maka dana yang dikucurkan harusnya semakin banyak,” lanjutnya.

Gus Halim juga menyatakan, Dana Desa dapat digunakan untuk membantu mengatasi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.

Terutama pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik di desa-desa. Di antaranya dimanfaatkan untuk memfasilitasi kebutuhan akses warga menuju lahan pertaniannya, maupun jalan menuju desa wisata.

Menurut Gus Halim, ketika desa itu masih tertinggal dan sangat tertinggal, maka yang difikirkan hanya satu, yakni infrastruktur.

“Bagaimana irigasi bagus, bagaimana jalan poros desa bagus, bagaimana akses RT/RW bagus, itu saja yang dipikirkan, karena statusnya tertinggal dan sangat tertinggal,” pungkas Gus Halim.

Kilatpublik.com || Jakarta – Humas BKN, Keterbukaan informasi dan pengawasan penyelengaraan pelayanan publik terhadap rangkaian seleksi CASN 2023 yang dikelola oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), mulai dari ranah kebijakan pengadaan CASN 2023 yang menjadi domain Kementerian PANRB, pelaksanaan teknis seleksi yang menjadi domain Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi pemerintah yang tergabung dalam Panselnas seperti Kemdikbudristek; Kementerian Keuangan; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan Kementerian Dalam Negeri, akan turut dikawal oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Ombudsman RI.

Untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran seleksi CASN 2023 pada portal SSCASN BKN via _https://sscasn.bkn.go.id_, BKN telah menyediakan layanan Helpdesk bagi pelamar. Pelamar dapat memanfaatkan layanan Helpdesk untuk menyampaikan kendala teknis pendaftaran melalui 3 (tiga) alternatif kanal layanan yang disediakan, yakni *_helpdesk-sscasn.bkn.go.id_; lapor.go.id; dan layanan telepon*. Selain itu BKN juga secara proaktif menyediakan informasi berkala terkait seleksi di kanal media sosial dan website.

Sementara terkait aspirasi dan kritik/saran menyangkut arah kebijakan pengadaan CASN 2023, pelamar dapat berkonsultasi dengan Kementerian PANRB selaku Ketua Panselnas. Misalnya menyangkut alokasi formasi PPPK dan CPNS, alokasi kebutuhan formasi PPPK yang dikategorikan menjadi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum, dan regulasi seleksi. Terkait regulasi pelaksanaan seleksi, Kementerian PANRB juga sudah menerbitkan kebijakan pengadaan CASN baik untuk calon pelamar PPPK dan CPNS.

Khusus menyangkut formasi PPPK, alokasi formasi yang disediakan instansi merujuk pada Surat Kementerian PANRB 648/2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional, yakni minimal 2% untuk pelamar Disabilitas dan komposisi untuk kebutuhan khusus dan kebutuhan umum, meliputi alokasi Tenaga Honorer (eks-THKII) dan non-ASN (yang tersedia dalam database BKN) paling banyak 80% dan alokasi kebutuhan umum bagi pelamar umum paling sedikit 20%.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengimbau masyarakat dan para pelamar secara khusus untuk mencermati setiap syarat dan tahapan pendaftaran yang disediakan masing-masing instansi. Para pelamar juga diminta untuk mengikuti proses seleksi hanya melalui jalur yang disediakan pemerintah dan diminta berhati-hati terhadap oknum penipuan yang mencoba menyalahgunakan momentum seleksi CASN 2023.

“BKN juga meminta seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah yang membuka formasi seleksi CASN 2023 untuk mendiseminasikan syarat dan ketentuan seleksi bagi pelamar di instansinya, termasuk proaktif terhadap segala bentuk pertanyaan dan pengaduan dari para pelamar terkait persyaratan instansi,” imbaunya pada Jumat (22/09/2023).

Selengkapnya jadwal seleksi CASN 2023 dapat diunduh pada _https://www.bkn.go.id/perubahan-jadwal-pelaksanaan-seleksi-casn-ta-2023/_.

Kilatpublik.com || Jakarta – Menjelang pendaftaran seleksi CASN 2023 yang dijadwalkan Panselnas akan berlangsung mulai tanggal 20 September 2023, proses verifikasi – validasi (verval) formasi seleksi CASN 2023 bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang membuka penerimaan pegawai ASN di lingkungannya terhitung sudah mencapai 86,65%. Dari total 86,65% penyelesaian verval instansi terhadap formasinya pada seleksi tahun ini, terhitung perkembangan verval formasi PPPK Tenaga Kesehatan sudah mencapai 87,89%; PPPK Guru 93,15%; PPPK Teknis 87,01%; dan verval formasi CPNS mencapai 78,57%. _(Data BKN per 20 September 2023).

Berdasarkan progres verval formasi seleksi CASN 2023 tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengawal dan membantu instansi untuk melakukan percepatan penyelesaian verval formasi sehingga pendaftaran melalui portal SSCASN BKN segera dapat dibuka hari ini, dimulai dari *pembuatan akun mulai Pukul 20:09:23 dan pendaftaran mulai Pukul 23:09:20 WIB.*

Terkait proses penyelesaian verval instansi, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto juga menyatakan telah mendorong seluruh instansi yang membuka formasi agar memastikan verval formasinya rampung bersamaan dengan pendaftaran seleksi CASN 2023. Upaya mendorong instansi mempercepat finalisasi verval formasi yang akan diumumkan masing-masing instansi, juga dilakukan dengan melibatkan seluruh Kantor Regional BKN se-Indonesia sehingga pelamar dapat melihat ketersediaan formasi seluruh instansi saat pendaftaran dimulai.

Adapun proses verval formasi yang dibuka instansi untuk diumumkan merujuk pada Surat Kementerian PANRB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional, yakni minimal 2% untuk pelamar disabilitas dan pembagian komposisi untuk kebutuhan khusus, meliputi alokasi Tenaga Honorer (THK-II) dan non-ASN paling banyak 80% dan kebutuhan umum, yaitu pelamar baru paling sedikit 20%.

Kilatpublik.com || SURABAYA – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dikukuhkan menjadi Profesor Kehormatan pertama Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Penganugerahan gelar Profesor Kehormatan ini berlangsung di Graha Unesa, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/09/2023).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini dikukuhkan menjadi Professor Kehormatan Bidang Ilmu Sosiolingustik. Pengukuhan Profesor Kehormatan ini untuk pertama kalinya diberikan oleh Unesa sejak berdiri pada 1959 silam.

Gus Halim mengaku sangat bersyukur dengan pengukuhan gelar Profesor Kehormatan yang menjadi momentum bersejarah dalam kehidupannya.

“Mendapat kenikmatan luar biasa dari Allah SWT dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan dalam bidang Sosiolinguistik oleh Universitas Negeri Surabaya,” kata Gus Halim.

Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, Gus Halim membawakan orasi ilmiah di forum akademik tertinggi di Unesa. Orasi tersebut merupakan refleksi empirik atau pengalaman Gus Halim selama ini.

Gus Halim menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Bahasa Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Kajian Etnopragmakritis)”.

“Lipatan pengalaman pengabdian, terutama ketika bertugas melayani desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, menguatkan keyakinan saya bahwa bahasa berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya.

Usai membawakan orasi ilmiah, Gus Halim resmi dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Sosiolinguistik.

Sementara itu, Rektor Unesa, Prof Dr Nurhasan Mkes mengatakan, gelar Professor Gus Halim Ilmu Sosiolinguistik ini merupakan sumbangan penting bagi pengembangan kajian etnopragmakritis bahasa sebagai media komunikasi pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Nurhasan menjelaskan, Gus Halim bukanlah orang baru bagi Keluarga Besar Unesa karena merupakan salah satu mentor yang turut mengantarkan Unesa menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

“Gus Halim juga yang mendorong Unesa untuk miliki Fakultas Kedokteran. Gus Halim juga tercatat sebagai Dosen di Unesa hingga dedikasi dan sumbangsih pemikirannya untuk Unesa tidak perlu diragukan lagi,” kata Nurhasan.

Oleh kerana itu, Nurhasan menyatakan sangat tepat Unesa menganugerahkan gelar Profesor Kehormatan kepada Gus Halim. Gelar ini bentuk apresiasi dan pengakuan kapasitas akademik yang luar biasa.

Gus Halim, kata Nurhasan, dikenal sebagai sosok pribadi religius, sederhana, hangat, detail dan pekerja keras.

“Kehadiran Gus Halim sebagai Profesor Kehormatan bisa memperkuat jajaran Guru Besar di Unesa dan akan membawa perubahan positif nantinya,” jelasnya.

Turut hadir dalam acara pengukuhan ini, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Selain itu hadir pejabat tinggi madya dan pratama lingkungan Kemendes PDTT, para pendamping desa dan masyarakat umum.

Kilatpublik.com || JAKARTA – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya untuk membahas terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Istana Negara. Rabu, (13/09/2023)

Dihadapan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan tujuh agenda transformasi dalam RUU ASN.

Ia menyampaikan ada beberapa perubahan mendasar. Pertama terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN.

“Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” ujanya.

Anas menuturkan bahwa UU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. “Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan.

Sementara kadang-kadang ada guru meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Selanjutnya terkait kemudahan mobilitas talenta nasional. Dulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antarinstansi pemerintah.

“Kita tahu bahwa talenta saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja.

Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T pada 2021 tapi tidak terisi,” ujarnya. Kedepan dengan UU baru ini mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta.

Soal percepatan pengembangan kompetensi ASN, polanya tidak lagi klasikal dan skema pembelanjarannya dibuat terintegrasi.

“Dengan UU ini akan dibuat experiential learning, ada magang, ada on the job training. Bahkan bisa kita bikin sebelum duduk di kepala dinas, harus magang di BUMN minimal dua bulan,” tuturnya.

Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi.

Untuk itu, kedepan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya, antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama.

Dengan terbitnya UU ASN yang baru, penataan tenaga non-ASN diharapkan segera diselesaikan.

“Kami sudah menyiapkan beberapa skenario yang insyaallah akan ada titik temu,” jelasnya.

Lanjutnya dikatakan, percepatan digitalisasi manajemen ASN juga akan segera diwujudkan.

Permasalahan yang selama ini ditemui adalah karena tidak adanya data sistem yang terintegrasi.

Dalam undang-undang yang baru ini, teknologi digital sudah terintegrasi sejak didesain. “Digitalisasi tentu bukan sekadar aplikasi, tapi mindset juga tidak kalah penting,” ujarnya.

Terakhir terkait penguatan budaya kerja dan citra institusi. ASN telah memiliki core value yakni BerAKHLAK.

Pada undang-undang yang baru, nilai dasar disimplifikasi agar mudah dioperasionalkan, mudah dipahami, dan berlaku sama di setiap instansi manapun

Kilatpublik.com || Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan hasil Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2024 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional RI (ANRI), dan Ombudsman RI pada Rabu (13/9/2023) di kantor DPR RI Jakarta.

Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto menyampaikan Badan Kepegawaian Negara memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 773.618.289.000,-.

Selain itu, terdapat 4 (empat) Program Prioritas Nasional yang harus diselesaikan Badan Kepegawaian Negara yaitu: Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN; Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN; Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah; dan Layanan Data Terintegrasi dengan total anggaran Rp. 11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah).

Haryomo melanjutkan, BKN telah melakukan percepatan Layanan Kepegawaian untuk tiga layanan kepegawaian utama yaitu diantaranya layanan kenaikan pangkat, layanan pensiun dan layanan pindah instansi.

“Transformasi layanan ini membuat layanan tersebut lebih cepat selesai dengan dilakukannya penyederhanaan proses bisnis,” ujar Haryomo.

Lebih lanjut Haryomo menyampaikan, untuk layanan kenaikan pangkat hanya membutuhkan waktu maksimal 2 hari, layanan pensiun cukup 1 hari sedangkan layanan pindah instansi diperlukan waktu maksimal 2 hari.

Percepatan layanan kepegawaian ini tidak lepas dari kualitas data ASN dikarenakan layanan tersebut mengacu data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

RDP ini juga dihadiri oleh Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Otok Kuswandaru dan segenap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BKN Pusat.

Kilatpublik.com || Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menggelar audiensi dengan pejabat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Kantor Kemendes PDTT Kalibata, Rabu (13/09/2023).

Dalam pertemuan itu, menteri yang akrab disapa Gus Halim ini memamerkan prestasi dan keberhasilan program transmigrasi yang telah berjalan sejak November 1905.

Gus Halim mengungkapkan bahwa program transmigrasi telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan daerah. Melalui program ini, ratusan kabupaten bahkan provinsi seperti Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat telah terbentuk.

“Transmigrasi ini besar banget kontribusinya. Kaltara dan Sulbar itu beberapa provinsi yang dihasilkan dari transmigrasi. Kalau kabupaten ada seratus lebih. Jadi menghasilkan provinsi, kabupaten, dan kecamatan banyak sekali,” ujarnya.

Program transmigrasi menjadi salah satu fokus utama Kemendes PDTT dan terus diawasi dengan ketat. Gus Halim berharap program transmigrasi dapat terus beradaptasi dengan kondisi saat ini agar pembangunan di lokasi transmigrasi tidak terjebak pada cara-cara komunal.

Meskipun demikian, Gus Halim menekankan pentingnya tetap mempertahankan budaya setempat dalam program Transmigrasi. Hal ini tercermin dalam penyesuaian bentuk bangunan rumah transmigran dengan adat setempat. Menurutnya simbol-simbol dalam pembangunan ini harus menyatu dengan budaya setempat.

“Harapan saya membangun daerah transmigran jangan lagi dengan rumah kotak tapi sesuaikan dengan budaya lokal. Jadi sejak simbol sudah menyatu dengan budaya setempat adat di situ,” paparnya.

Namun Gus Halim juga menggarisbawahi dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan transmigrasi harus lebih modern dan menggunakan teknologi pertanian yang lebih canggih.

“Kalau pemanfaatan lahan, simbolnya tidak lagi sabit dan cangkul tapi traktor,” imbuh Doctor Honoris Causa UNY tersebut.

Namun, lanjut Gus Halim, perlu diingat bahwa program transmigrasi tidak dapat dilaksanakan di seluruh daerah. Ini dikarenakan adanya regulasi yang mengatur bahwa wilayah pengembangan transmigrasi harus didasarkan pada potensi wilayah yang memungkinkan pengembangan tersebut untuk mencapai pertumbuhan wilayah.

Selama audiensi dengan pejabat Lemhannas, beberapa topik lain yang dibahas mencakup pembangunan di Papua, pemanfaatan dana desa, dan kontribusi Kemendes PDTT dalam menyediakan data mikro untuk pembangunan desa.

Audiensi ini juga dihadiri oleh pejabat Kemendes PDTT lainnya, yaitu Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, dan Dirjen PDP Sugito.

Kilatpublik.com || JAKARTA – Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2024 senilai Rp2,75 triliun. Pagu anggaran tersebut mengacu pada hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2024,” kata Wakil Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan saat membacakan hasil rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/09/2023).

Dalam persetujuan DPR ini pagu anggaran Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2024 lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,99 triliun.

Sementara itu pagu kebutuhan anggaran Kemendes PDTT tahun anggaran 2024 dilaporkan mencapai Rp4,74 triliun.

Komisi V DPR mengaku telah berjuang di Banggar agar pagu anggaran Kemendes PDTT ditambah, sesuai dengan semangat dan jargon bahwa masyarakat di Indonesia lebih banyak yang berdomisili di desa.

“Maaf pimpinan, kita harus perjuangkan ini. Walau sudah diketok palu, kami tetap bersuara di Banggar,” ujar anggota Komisi V DPR, Mulyadi

Menanggapi persetujuan DPR tersebut, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengucapkan terima kasih atas perhatian Komisi V DPR selaku mitra kerja.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menyatakan akan senantiasa merujuk dan memperhatikan yang menjadi saran dan masukan, serta merealisasikan RAPBN 2024 dengan sebaik-baiknya.

“Termasuk di dalamnya beberapa hal yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai,” tandas Gus Halim.

Kilatpublik.com || JAKARTA – Komisi V DPR menyepakati pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,75 triliun. Pagu anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus dan diikuti seluruh anggota Komisi V menyepakati penetapan tersebut, dan hasilnya akan disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Komisi V DPR dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian Desa, PDTT sesuai dengan nota keuangan RAPBN 2023,” kata Lasarus, Kamis (7/9/2023).

DPR juga sepakat melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program. Dengan sinkronisasi dan perencanaan kegiatan yang baik serta tepat sasaran diharapkan dapat mendorong pelaksanaan yang lebih optimal. Sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan

“Komisi V bersepakat untuk sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN 2024 sesuai dengan saran dan masukan serta usulan,” lanjut Lazarus.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan, anggaran yang disetujui DPR ini akan semaksimal mungkin dipergunakan untuk pembangunan desa.

“Anggaran ini akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa. Kami akan terus berupaya meningkatkan perekonomian di desa dan peningkatan SDM (sumber daya manusia),” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut.

Gus Halim mengucapkan terima kasih atas apresiasi, dukungan dan masukan yang sudah diberikan oleh anggota Komisi V DPR. Kemendes PDTT berharap kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini akan terus berlanjut.

Kilatpublik.com || JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan Kemendes PDTT harus selalu berskala pada desa. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk syukur dan komitmen untuk terus meletakkan kepentingan kemandirian desa di seluruh Indonesia dengan beragam cara.

“Kementerian Desa PDTT selalu berpikir pada skala desa. Bahwa desa di Indonesia tentu amat sangat banyak variasinya. Itu menjadi bagian dari khazanah kekayaan yang dimiliki Kemendes PDTT dan tidak dimiliki Kementerian lainnya,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat memimpin apel pagi di lapangan Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Gus Halim memaparkan, Kemendes PDTT terus mendukung desa untuk mencapai status mandiri dengan berbagai stimulan mulai pelatihan hingga pengadaan kompetisi atau lomba.

Lomba terbaru yang masih berlangsung di desa seluruh Indonesia adalah Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 dengan total hadiah Rp1 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Halim juga mengapresiasi seluruh pegawai karena telah berkontribusi melaksanakan tugas dan fungsi Kemendes PDTT.

Salah satunya ditunjukkan dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.

“Saya bangga sampai hari ini Kementerian Desa PDTT dalam hasil pemeriksaan BPK tetap kita pada posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Gus Halim.

Doctor Honoris Causa UNY ini mengajak seluruh pegawai untuk menyelesaikan tugas yang merupakan ranah Kemendes PDTT.

Sehingga tuntas dan semakin siap dalam menyongsong Indonesia Maju 2045 di usia kemerdekaan ke-100 tahun.

“Ini harus kita pertahankan sampai kapan pun apalagi sampai akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Berkali-kali saya sampaikan kita harus selesaikan banyak tugas bukan hanya dalam kepemimpinan Pak Jokowi tapi juga sebelumnya jika ada PR harus kita selesaikan,” paparnya.

Apel yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Kemendes PDTT juga dilaksanakan dengan penyerahan penghargaan bagi pegawai berprestasi.

Apresiasi ini diberikan dengan harapan menjadi salah satu motivasi para pegawai untuk semangat menyelesaikan target sesuai rencana kerja yang disusun pada awal 2023 lalu.

Kilatpublik.com || TRAWAS – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendukung pemanfaatan potensi alam desa untuk diolah dan dijadikan daya tarik desa wisata.

Hal itu disampaikan menteri yang akrab disapa Gus Halim saat meninjau Desa Wisata Petung Park di Desa Belik, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur.

Petung Park yang memiliki daya tarik wisata alam berupa kawasan asri yang ditumbuhi bambu petung ini dikelola oleh BUMDesa Mulia Jaya.

“Kawasan ini seluas sekitar dua hektare yang berisi bambu petung pasti itu akan sejuk, nikmat, nyaman dan menyenangkan,” kata Gus Halim, Minggu (27/08/2023)

Sebelumnya, Gus Halim meminta pengelola desa wisata fokus mengembangkan wisata alam dan budaya berbasis budaya desa.

“Kembangkanlah potensi alam, apa pun itu. Apa pun kondisinya alam di situ, eksplorasi semaksimal mungkin, dan itulah yang dijual. Jangan kemudian melakukan atau membangun desa wisata dengan berbasis pabrikan,” pesan Gus Halim.

Menurut Gus Halim, desa yang tidak punya potensi menjadi desa wisata lebih baik berkolaborasi dengan desa sekitar yang mempunyai wisata. Kolaborasi bisa dilakukan dalam hal parkir kendaraan, penitipan produk lokal BUMDesa hingga kerja sama lainnya.

Gus Halim didampingi Ketua BUMDesa Mulia Jaya Naif Santoso dan Kades Belik Mursidi serta Ketua DPRD Mojokerto Ayni Zuroh mengelilingi kawasan Petung Park untuk melihat langsung sejumlah fasilitas yang disediakan, di antaranya gazebo terbuat berasal dari bambu petung.

Gus Halim mengatakan, Desa Wisata Petung Park sangat direkomendasikan untuk dikunjungi bersama keluarga.

Selanjutnya Gus Halim juga mengajak warga desa untuk nikmati kuliner khas di Petung Park, yaitu bebek ngos, mentok, ikan mujair dan gurame.

“Petung Park sangat cocok untuk nikmati waktu bersama keluarga, kulineran sambil nikmati suasana pedesaan dan persawahan,” kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kawasan wisata yang baru diresmikan tiga bulan ini menawarkan sensasi makan sambil kecek atau becek-becek yang menjadi keunikan tersendiri.

Pengunjung akan merasakan sensasi makan di bawah bubuk yang di bawahnya ada aliran air yang bersumber dari mata air pegunungan yang kemudian diteruskan ke area persawahan.

Kilatpublik.com || SRAGEN – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta seluruh masyarakat untuk menyampaikan pertumbuhan ekonomi desa yang terus tumbuh ke publik. Sehingga menjadi bukti pemanfaatan potensi, dana desa, sekaligus memotivasi desa lain di seluruh Indonesia agar sama-sama tumbuh.

“Pertumbuhan ekonomi di desa harus kita pamerkan dan sebarkan ke seluruh desa Indonesia,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat meresmikan pasar tradisional Desa Pengkok dan perayaan HUT ke-78 RI di Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Jumat (25/08/2023).

Pasar tradisional Desa Pengkok dibangun dengan biaya Rp130 juta yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) tahun 2023. Ini sesuai dengan regulasi yang sering dijelaskan Gus Halim yakni penggunaan dana desa harus berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Gus Halim juga berpesan agar masyarakat memaksimalkan perputaran uang dari dan untuk masyarakat desa setempat. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga berikut dengan perkembangan potensi desanya.

“Pertama pasar tradisional bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi warga masyarakat desa. Kedua uang kalau muter terus di suatu wilayah menunjukkan tingkat kesejahteraan tinggi maka jangan sampai uang itu keluar,” papar peraih Doctor Honoris Causa UNY ini.

“Untuk pemanfaatan dana desa jangan belanja di luar desa selama bisa didapatkan di dalam desa situ,” sambungnya.

Pasar tradisional Desa Pengkok dibangun kembali setelah cukup lama mati.

Kepala Desa Sugimin berharap pasar tersebut dapat menjadi sumber penghasilan tambahan untuk warga.

“Dulu pasar ini ramai sekali semoga sekarang ramai kembali biar menjadi percontohan desa lainnya,” ujar Sugimin.

Diketahui, pasar tradisional Desa Pengkok merupakan salah satu unit usaha BUMDesa Amanah Pengkok yang telah didaftarkan ke Kemenkumham.

Sebagai bentuk pemberian dukungan atas unit usaha baru ini, Kemendes PDTT menyerahkan bantuan sebesar Rp75 juta melalui Direktorat Jenderal Desa dan Perdesaan.

Gus Halim meresmikan pasar tradisional Desa Pengkok didampingi Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Nursaid. Peresmian dihadiri oleh anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah, Kadis PMD Kabupaten Sragen Pudjiatmoko, Camat Kedaung Endang Widayanti, Muspika Kecamatan Kedaung, dan para pendamping desa.